Network
KARAWANGPOST - Kementerian Keuangan berkomitmen untuk membangun sebuah sistem data yang terintegrasi. Sejalan program Satu Data Indonesia yang diatur pada Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019, sistem akan menggunakan common identifier.
“Saat ini sambil terus membangun pondasi, DJP melakukan integrasi data perpajakan dengan melakukan matching dari NIK dengan NPWP,” jelas Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Jumat 28 Mei 2021.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, memiliki kewenangan untuk mendapatkan data dan informasi dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP).
Baca Juga: Sebanyak Tujuh Unit Bus Pariwisata Dihentikan Tim Gabungan Kabupaten Rembang
Untuk menggali potensi perpajakan, membangun basis data, dan analisa potensi dan risiko. DJP memperoleh dan menggunakan data 80 negara, 69 instansi, dengan 337 jenis data yang meliputi data transaksi, data identitas, data perijinan, dan data yang sifatnya nontransaksional.
Namun DJP masih menghadapi tantangan khususnya saat melakukan data matching.
“Saat ini penduduk Indonesia memiliki 40 nomor identitas. Nomor identitas memiliki sistem sendiri-sendiri, tersebar di berbagai lembaga atau instansi,” ungkapnya lagi.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Kembali Meningkat Di Kudus Jawa Tengah
Ditemukannya nomor identitas dengan sistem yang belum terintegrasi hal tersebut menjadikan data tidak mudah untuk dianalisis.
Data yang terintegrasi akan sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi transaksi, aset, dan keterangan lain terkait wajib pajak.
Lengkapnya sistem data maka analisa yang dihasilkan semakin akurat, baik yang sifatnya prediktif maupun perspektif, untuk membuat proyeksi dan membuat rekomendasi kebijakan.
Sistem data yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial, subsidi, atau intervensi lainnya.***
