Network
KARAWANGPOST - Masyarakat masih mengeluhkan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan utamanya pada sisi kepesertaan dan pemberian hak jaminan sosial atau klaim manfaat.
Hal tersebut menjadi perhatian Ombudsman RI telah mencermati pelayanan publik bidang sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan, keluhan masyarakat ini berhubungan dengan tata kelola dana BPJS Ketenagakerjaan serta sistem pelayanannya, Kamis 22 Juli 2021.
Baca Juga: Kejari Karawang Terus Gali Kasus Dugaan Korupsi di Kampus Unsika, Status Perkara Ditingkatkan ke Penyidikan
"Diperlukan solusi yang tepat agar tata kelola pelayanan BPJS Ketenagakerjaan selalu berpihak kepada peserta atau pengguna layanan," ungkap Mokh Najih.
Masyarakat peserta BPJS Ketenagakerjaan perlu mendapatkan kepastian bahwa program penjaminan sosial tetap berjalan dengan baik, pada kondisi pandemi saat ini, dimana situasi dunia usaha dan investasi sedang mengalami tantangan.
Utamanya bagi peserta yang terdampak COVID-19 agar diperhatikan dalam proses pengurusan hak jaminan sosialnya.
Baca Juga: Satgas Operasi Aman Nusa II Polri, Hapus Sebanyak 315 Akun Penyebar Hoaks Covid-19
Total dana investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 487,1 triliun pada 2020. Jumlah itu meningkat 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 432 triliun. Dana tersebut berasal dari setiap jaminan dan BPJS Ketenagakerjaan sendiri.
Kemudian, dana investasi yang berasal dari jaminan kematian (JK) sebesar Rp 14,7 triliun atau meningkat 12,3% dibandingkan pada 2019 yang sebesar Rp 13 triliun.
Sedangkan, dana investasi dari BPJS Ketenagakerjaan turun 1,7% menjadi Rp 11,7 triliun. Hasil dari investasi tersebut tercatat sebesar Rp 32,3 triliun pada 2020.
BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana peserta ke instrumen investasi deposito dengan lebih memilih berinvestasi di Bank Pembangunan Daerah (BPD).***
