Network
KARAWANGPOST - Meskipun pelaku usaha UMKM di tanah air jumlahnya sangat besar, namun hingga saat ini porsi kreditnya di perbankan masih berkutat di kisaran angka 20 persen.
Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Dalam pernyataan resminya di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo menyampaikan, target kita di tahun 2024 bisa mencapai 30 persen untuk UMKM kita.
Baca Juga: Bangunan Mangkrak, Legalitas dan Izin Apartemen Pollux Karawang dipertanyakan
"Untuk bisa sampai ke angka tersebut, kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah saja, diperlukan strategi yang harus dijalankan dengan terobosan-terobosan dari sekarang dan diikuti oleh aksi-aksi yang serius, yang konsisten, dan berkelanjutan,” ujar Presiden, Kamis 20 Januari 2022.
Bahwa akses permodalan bagi pelaku usaha tersebut harus dipermudah dan dipercepat sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha dan juga UMKM untuk mengembangkan usaha atau memperbesar skala usahanya.
"Tidak boleh lagi ada cerita misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, koperasi yang sulit mengakses permodalan,” tegas Presiden.
Baca Juga: Arteria Dahlan Minta Maaf, Paguyuban Seniman Jawa Barat: Harus Dipecat!
UMKM bisa menjadi komponen penting untuk memulihkan perekonomian dan berperan dalam mengatasi persoalan sumbatan rantai pasok akibat tingginya tren kenaikan permintaan yang belum mampu dipenuhi oleh para pemasok. Hal ini diakibatkan belum 100 persen pulihnya rantai pasok global.
“Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas ke tingkat, ke level yang lebih tinggi, dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang sedang kita lakukan,” jelas Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur masih terus akan terus dipacu dan dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur dan industri. Hilirisasi mineral dan ekspor barang-barang olahan hasil tambang juga akan terus ditingkatkan.
Baca Juga: Wapres: Sebaiknya dilakukan Relokasi mengingat Wilayah Zona Merah Gempabumi
“Bolak-balik saya sampaikan setelah nikel akan kita setop, bauksit akan kita setop, tembaga akan kita setop, timah akan kita setop, emas akan kita setop untuk tidak diekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah,” imbuhnya.
Di samping itu, pemerintah juga akan terus menambah dan meningkatkan pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Kebijakan reformasi struktural juga akan terus dilanjutkan dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis lingkungan, sosial, dan pemerintahan, serta terus mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Saya mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan menyukseskan agenda reformasi struktural tersebut,” tutup Presiden.***
