Network
KARAWANGPOST - Naiknya bahan pangan minyak goreng di awal Ramadan tahun ini tidak terlepas dari lemahnya sikap pemerintah terhadap para pengusaha.
Menurut legislator dapil Jabar 4 Slamet, pemerintah mempunyai kewenangan tetapi tidak di gunakan untuk menekan para pengusaha dalam memainkan harga.
Stok menurut kementerian teknis cukup tetapi kenapa harganya naik. Kedua, rakusnya para pengusaha kita yang tidak mau berempati kepada kesusahan rakyat namun mereka hanya memikirkan keuntungan ekonominya saja.
Baca Juga: Herry Wirawan, Pemerkosa Belasan Santriwati di Bandung Divonis Mati
"Sehingga keduanya ini sangat klop yakni lemahnya pemerintah dan rakusnya para pengusaha sehingga membuat harganya menaik," ujar Slamet, Senin 4 April 2022.
Selain itu tidak adanya tindakan pemberian sanksi kepada Kementerian Perdagangan yang sangat kasat mata telah gagal menjadi perpanjangan tangan Presiden dalam mengantisipasi gejolak harga dan kecukupan pasokan pangan semakin menunjukkan lemahnya manajerial Presiden ditengah situasi yang tidak begitu kondusif.
"Seharusnya Presiden sudah me-resuffle Menteri perdagangan yang sudah gagal mengantisipasi kelangkaan bahan pangan pokok," tegas Slamet.
Baca Juga: Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Warga Miskin Jabar Mendapatkan 1 Juta Set Top Box Gratis
Menyoroti tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak goreng yang dinilai Slamet, sebagai kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam mengelola pangan.
BLT Minyak goreng merupakan kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah mengelola pangan, berkaca pada semrawutnya pembagian bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19, pengucuran BLT minyak goreng ini juga rentan salah sasaran dan bisa menjadi alat politik sesaat.
"Pemerintah harus memastikan calon penerima BLT ini dapat tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan BLT-BLT yang lain, misalnya gas dan BBM yang disaat yang hampir bersamaan mengalami lonjakan yang tidak sedikit," tutur Slamet.***
