Network
KARAWANGPOST - Pemerintah didesak untuk segera membayar utang kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebesar Rp16 triliun.
Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino berpendapat bahwa beban hutang yang terus bertambah dapat mengganggu kinerja Bulog dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Hal itu disampaikan Harris dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Sentra Penggilingan Padi milik Perum Bulog Kantor Cabang Karawang, Jawa Barat, Rabu 8 November 2023.
Baca Juga: Balita Pendek di Karawang Turun Menjadi 1,5 Persen
"Ini (utang pemerintah) mengganggu cashflow Bulog, karena kita tahu 2024 Bulog masih harus melakukan impor 2 juta ton. Ini membutuhkan sekitar 22 triliun lagi. Sehingga bagaimana bulog bisa memiliki cash flow yang cukup kalau pembayarannya tertunda cukup lama," ungkap Harris.
Harris menjelaskan, utang yang dimaksud adalah sejumlah pinjaman yang telah diberikan oleh Bulog dalam bentuk bantuan beras kepada pemerintah untuk mendukung program-program bantuan pangan dan stabilisasi harga.
Tertundanya pembayaran utang kepada Bulog ini membuat beban bunga yang harus ditanggung Bulog menjadi sangat tinggi dan menggagu kinerja keuangan perusahaan.
Baca Juga: Sebanyak 6.320 Kg Bansos Beras dibagikan Kepada 646 KPM Desa Pasirjengkol Karawang
Pada kesempatan yang sama, Direktur Human Capital Bulog, Purnomo Sinar Hadi menyampaikan bahwa Bulog saat ini meyarankan skema pembayaran diawal agar kasus telat bayar seperti ini tidak terjadi lagi. Namun skema tersebut belum disetujui oleh Menteri Keuangan.
