Network
KARAWANGPOST - Kenaikan harga beras di tanah air terus alami kenaikan jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan mencetak rekor baru.
Kondisi ini bahkan sampai membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjun langsung memeriksa stok beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan gudang Perum Bulog beberapa waktu lalu. Pasca peninjauan, diketahui bahwa terjadi penumpukan stok beras di kedua lokasi tersebut.
Menanggapi terkait hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah menduga kenaikan harga beras yang tidak terkendali ini merupakan ulah dari permainan pedagang atau kartel.
Baca Juga: Impor Beras sebagai Langkah untuk Menenuhi Produksi Beras yang Berkurang
Luluk berharap pemerintah harus mampu membongkar untuk menindak hukum para pelaku mafia beras di tanah air yang menyebabkan harga beras tinggi dan adanya kelangkaan.
“Saya kira hadir lah pemerintah di tengah masyarakat (untuk) melakukan operasi pasar dan kalau memang ditengarai ada kartel beras yang ini udah berpraktek sekian tahun bahkan satu dekade ya dibongkar lah. Kasihan masyarakat umum," tandas Luluk, dikitup Selasa, 22 Februari 2024.
"Apalagi bagi masyarakat yang kehidupannya baru merayap ya untuk bisa memulai dari pandemi, maka kenaikan harga beras ini udah nggak wajar,” ujar Luluk menambahkan.
Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, HET beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp. 10.900/kg medium, sedangkan beras premium Rp 13.900/kg untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.
Sementara, HET beras di Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp 11.500/kg medium dan beras premium Rp 14.400/kg.
