Network
"Kenapa tidak duduk bersama dan saling melengkapi. Kemensos harusnya memahami bahwa data Regsosek adalah data survei BPS yang diperoleh pada 2022-2023. Sementara DTKS terakhir update 2014," ujarnya, Sabtu 22 Juni 2024.
Wisnu Setiadi Nugroho juga menyebutkan, bahwa harusnya data Regsosek bisa dijadikan rujukan untuk memperbaiki DTKS.
Sehingga nantinya, ujar Wisnu, ke depannya potensi bansos tidak tepat sasaran makin berkurang presentasenya.
"Memang Regsosek belum ada payung hukumnya untuk digunakan sebagai data nasional. Bansos berdasarkan UU yang ada penyelenggaranya adalah Kemensos dengan menggunakan DTKS," ujarnya.
Ia mengungkapkan Bansos salah sasaran, sudah rahasia umum dan sudah banyak juga laporan dari masyarakat.
Hanya proses verifikasinya tidak berjalan dengan baik, termasuk laporan masyarakat yang merasa dia atau orang sekitarnya layak menerima bansos.
Suharso Monoarfa, menjelaskan besarnya jumlah penerima bansos yang salah sasaran karena buruknya pendataan. Karena itu, pemerintah merilis Regsosek yang bakal menjadi basis data penerima bansos.
Regsosek merupakan basis data yang memiliki informasi seputar sosial ekonomi hampir 100 persen penduduk Indonesia.
Data Regsosek mengidentifikasi kesejahteraan penduduk dari yang termiskin hingga paling sejahtera dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data Regsosek meliputi informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan.
