KARAWANGPOST - Sumber daya kelautan dan perikanan merupakan modal pembangunan masa depan dan menjadi kunci pembangunan berkelanjutan dengan diperlukannya integrasi antara konservasi dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki Kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis KKP 2020-2024.
Salah satu strategi implementasi dalam kebijakan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah melalui pengelolaan kawasan wisata bahari.
Strategi pengelolaan kawasan wisata bahari ditujukan untuk meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk didalamnya adalah pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
Baca Juga: Gus Menteri Minta Fatayat NU Dukung Pembangunan Desa di Maluku
Balai Besar Riset Sosial EKonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) sebagai unit teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM)-KKP Untuk mendukung kebijakan KKP dalam pengelolaan wilayah tersebut.
Salah satu contohnya adalah dlam bidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang melaksanakan penelitian strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sebelumnya, BBRSEKP menyelenggarakan Webinar “Model Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : Tantangan dan Peluang Implementasi”, yang dibuka secara daring oleh Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja, 28 Januari 2021.
Baca Juga: Lapor Peretasan Kartu Kredit ke Polisi, Wanita Ini Justru Ungkap Perselingkuhan Suaminya
Sjarief mengajak seluruh pihak untuk mengubah pola pemikiran dan implementasi yang komprehensif, bahwa kekayaan laut Indonesia tidak hanya ikan.
Indonesia sangat kaya akan biodiversitasnya seperti laut, pesisir dan pulau kecil merupakan suatu kesatuan ruang hidup untuk bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dan menjaga harmonisasinya sampai generasi mendatang.
"Menteri KKP Trenggono juga menekankan prinsip keharmonisan antara kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Kalau kita bisa menjaga harmonisasi di setiap kawasan, kita akan memiliki masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera," tegas Sjarief.
Baca Juga: Vaksinasi Tahap Pertama Karawang Berjalan Lancar
Selain itu, pihaknya juga mengajak seluruh pihak untuk membuat pola interaksi, hubungan antara entitas setiap ekosistem. Sehingga di setiap daerah, masing-masing masyarakat KP dapat mengambil kemanfaatan dari biodiversitas yang ada.
"Tidak semua harus menjadi nelayan. Ada yang dapat mengambil kemanfaatan dari mangrove, olahraga laut (diving), penyewaan perahu wisata, sehingga tumbuh komposisi kehidupan yang harmonis di dalam satu kawasan, yang mampu menggerakkan roda perekonomiam yang positif," tutur Sjarief.
Baca Juga: KKP Lindungi Masyarakat Hukum Adat
Maka dari itu, hasil riset BBRSEKP sebagai model, data informasi dan rekomendasi kebijakan, diharapkan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan KKP yang berbasis kajian ilmiah (scientific base).
Hasil penelitian yang sudah dilakukan BBRSEKP tentang sistem pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan seperti valuasi ekonomi, model pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Serta pengembangan wisata bahari juga diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan baik dalam tahapan perencanaan maupun implementasinya.***