KARAWANGPOST - Bangunan sekolah alami kerusakan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas belajar mengajar di tanah air menjadi sorotan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan yang rusak.
"DPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak layak di sejumlah daerah," kata Puan, Jumat 6 Oktober 2023.
Baca Juga: Karawang Punya Stasiun KCJB, Aksesbilitas Warga Harus Direspons dengan Baik
Puan menyoroti terkait robohnya bangunan sekolah di SMPN 3 Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami kerobohan akibat tak kunjung direnovasi oleh pemerintah setempat. Peristiwa serupa juga terjadi di SD Negeri Binoh 3 di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura.
Kondisi bangunan sekolah terkini sangat tidak layak sehingga berpotensi membahayakan peserta didik. Salah satu ruang kelas terpaksa dikosongkan setelah bagian tembok ambruk. Kondisi tersebut membuat atap bangunan ikut rusak dan terancam roboh.
Meski tak ada korban jiwa, Pun menilai banyaknya bangunan sekolah yang tak memadai merupakan pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan Pemerintah.
Baca Juga: Korban Investasi Bodong Modus Jual Beli Arisan di Karawang Bertambah Lima Orang
Ia juga menekankan peristiwa robohnya bangunan sekolah harus dijadikan sebagai peringatan keras agar Pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan dan pengelolaan kualitas bangunan sekolah di Indonesia.
"Perlu diingat, memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak adalah sebuah investasi bagi dunia pendidikan di masa depan. Dan kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi tersebut terjaga dengan baik," ungkap Puan.
Menyongsong Indonesia Emas 2045, menurut Puan, Pemerintah perlu merespons cepat aduan setiap sekolah yang memerlukan bantuan untuk merenovasi bangunannya.
Baca Juga: Maraknya Aksi Perundungan, Aparat Kepolisian Gencar Lakukan Edukasi untuk Para Siswa di Karawang
Selain tenaga pendidik, fasilitas belajar yang mendukung juga disebut sangat penting untuk dibangun oleh Pemerintah.
"Pemda harus bergerak aktif dalam mendata dan memberikan bantuan kepada sekolah di wilayahnya yang membutuhkan," ungkap Puan.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022, terdapat 21.983 sekolah yang kondisinya rusak dan butuh perbaikan.
Sekolah-sekolah tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berada di daerah pedesaan dan terpencil.
Baca Juga: Pemilu 2024: Anggaran Pilkada 2024 Kabupaten Karawang Masih Belum Final
Salah satu fokus kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan pada anggaran Kemendikbudristek sendiri adalah pembangunan prasarana, terutama sekolah yang tidak memadai dan banyak mengalami kerusakan.
Rehabilitasi prasarana sekolah dilakukan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
Puan mengingatkan bahwa rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan harus melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya, mulai dari proses pengusulan hingga pelaksanaan.
Baca Juga: Terdampak Kekeringan, Warga Tegalwaru Karawang Menggelar Salat Istigosah Memohon Hujan
Sebab itu, Puan meminta keterlibatan Pemda yang lebih aktif untuk memantau sekolah-sekolah di wilayahnya.
"Dinas Pendidikan daerah harus lebih cekatan dalam menerima laporan dari sekolah dan menindaklanjuti jika ada bangunan sekolah yang tidak layak kondisinya. Respons cepat dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan," tuturnya.
Tidak hanya itu, dirinya meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek konstruksi dan sistem pemeliharaan bangunan serta fasilitas di sejumlah sekolah.
“Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa kondisi bangunan dan fasilitas sekolah sudah sesuai standar keamanan dan kenyamanan bagi siswa,” tegasnya.
Baca Juga: Investasi Bodong Sasar 250 Korban Warga Karawang Total Kerugian Hingga Rp32 Miliar
Dari data Kemendikbudristek juga diketahui anggaran untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 2,2 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki 22.023 ruang kelas yang rusak sedang dan berat.
Dengan ketersedian anggaran, ia berharap Pemerintah bisa menyusun prioritas sekolah mana yang mendapat bantuan untuk renovasi sekolah.
"Pemerintah perlu terus meningkatkan anggaran untuk perbaikan bangunan sekolah agar semua sekolah di Indonesia dapat memiliki kondisi yang baik dan dapat mendukung proses belajar mengajar yang optimal," paparnya.
Baca Juga: Heboh, Penipuan Modus Arisan Terjadi di Karawang Rugikan Korban Hingga Miliaran
Di sisi lain, perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI mengingatkan agar Kemendikbudristek dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersinergi memperbaiki akses jalan menuju sekolah.
"Pemerintah dengan kerja sama lintas kementerian perlu terus meningkatkan upaya untuk mengatasi masalah akses sulit menuju sekolah. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa semua siswa di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan," terangnya.
Beberapa sekolah yang memiliki akses jalan yang sulit kerap dijumpai dalam dunia pendidikan, seperti di SD Negeri 132 Lubuklinggau, Sumatera Selatan yang berada di daerah pegunungan dengan akses jalan yang sulit dan kerap didera bencana longsor.
Baca Juga: Bencana Kekeringan di Karawang Semakin Meluas Kini Bertambah Jadi 15 Desa
Selain itu ada SMA Negeri 1 Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak di daerah terpencil dengan akses jalan yang rusak dan berbatu.
Puan mengatakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan seringkali dianggap hal sepele, namun ternyata memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku pelajar.
Menurutnya, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembelajaran dapat meminimalisir kenakalan pelajar.
"Pengembangan fasilitas olahraga juga menjadi fokus. Dengan adanya lapangan sepak bola, basket, dan tempat bermain lainnya, pelajar memiliki alternatif aktivitas yang sehat dan bermanfaat. Ini membantu mengurangi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam tindakan kenakalan," tandas Puan.***