Network
Indonesia sangat kaya akan biodiversitasnya seperti laut, pesisir dan pulau kecil merupakan suatu kesatuan ruang hidup untuk bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dan menjaga harmonisasinya sampai generasi mendatang.
"Menteri KKP Trenggono juga menekankan prinsip keharmonisan antara kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Kalau kita bisa menjaga harmonisasi di setiap kawasan, kita akan memiliki masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera," tegas Sjarief.
Baca Juga: Vaksinasi Tahap Pertama Karawang Berjalan Lancar
Selain itu, pihaknya juga mengajak seluruh pihak untuk membuat pola interaksi, hubungan antara entitas setiap ekosistem. Sehingga di setiap daerah, masing-masing masyarakat KP dapat mengambil kemanfaatan dari biodiversitas yang ada.
"Tidak semua harus menjadi nelayan. Ada yang dapat mengambil kemanfaatan dari mangrove, olahraga laut (diving), penyewaan perahu wisata, sehingga tumbuh komposisi kehidupan yang harmonis di dalam satu kawasan, yang mampu menggerakkan roda perekonomiam yang positif," tutur Sjarief.
Baca Juga: KKP Lindungi Masyarakat Hukum Adat
Maka dari itu, hasil riset BBRSEKP sebagai model, data informasi dan rekomendasi kebijakan, diharapkan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan KKP yang berbasis kajian ilmiah (scientific base).
Hasil penelitian yang sudah dilakukan BBRSEKP tentang sistem pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan seperti valuasi ekonomi, model pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Serta pengembangan wisata bahari juga diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan baik dalam tahapan perencanaan maupun implementasinya.***
