Network
KARAWANGPOST - Selama pandemi Covid-19, berbagai stimulus bantuan sosial telah disalurkan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan tidak bisa dilihat hanya berdasarkan angka statistik.
Akan tetapi, perlu tindakan nyata di lapangan untuk benar-benar mengetahui persoalan yang dihadapi.
Baca Juga: Simpang Gadog Bogor Ketat PPKM Darurat, Ada Razia Hasil PCR
Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan, realita sosial itu tidak semudah di angkakan. Masalah kemiskinan kalaupun angkanya sudah sedikit tidak akan semudah itu untuk mengatasinya.
"Justru makin kecil angka kemiskinan, daya ungkitnya lebih kuat. Kalau dalam istilah ekonomi dibutuhkan COR (Capital Output Ratio) yang lebih besar," ujarnya Muhadjir Effendy, Rabu 7 Juli 2021.
Sama dengan masalah kemiskinan dan stunting, angka yang semakin berkurang merupakan indikator untuk lebih fokus memberikan perhatian dengan upaya-upaya yang lebih besar dalam mengatasinya.
Baca Juga: Bogor Gercep Siap Layani Warga saat Menjalani Isoman akibat COVID-19
"Ibarat nasi, itu adalah sisa-sisa keraknya sehingga akan sulit dibersihkan," kata Menko PMK.
Lebih lanjut Menko PMK menjelaskan, kemiskinan di negara kita itu bukan hanya tentang kemiskinan kultural atau struktural, tapi juga ada kemiskinan spasial. Kemiskinan yang diakibatkan karena lokasi itu yang daya ungkitnya lebih sulit.
Kebijakan-kebijakan yang ada saat ini belum benar-benar menyentuh atau selaras dengan realita yang ada di lapangan. Diantaranya yaitu kebijakan yang hanya mengacu pada data kuantitatif.
Untuk mengatasi persoalan bangsa diperlukan strategi dan terutama tindakan nyata di lapangan. Termasuk dalam upaya pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan Indonesia yang lebih kuat.***
