Network
"Rekomendasi itu diberikan pada pihak-pihak tertentu. Nah pihak itu yang kita minta untuk melakukan eksekusinya, Komnas HAM enggak bisa mengeksekusinya," ujar Ahmad Taufan Danamik.
Sebelumnya, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses alih status pegawai KPK yang dilakukan melalui Tes Wawasan Kebangsaan.
Baca Juga: Kompetisi Liga 2 Segera Digelar, Persis Solo vs PSG Pati Jadi Laga Perdana
Atas temuan itu, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, salah satunya untuk memulihkan nama baik pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dan mengangkat mereka menjadi ASN KPK.
Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap atas polemik TWK yang berujung pemecatan.
Dalam surat untuk Presiden yang dibacakan di Mata Najwa, para pegawai mengingatkan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM yang sudah dikirim ke Presiden Joko Widodo. Kedua lembaga Negara ini menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan TWK.
Baca Juga: Cara Ikut Give Away Jae DAY6: Tiket Konser Head In The Clounds untuk Tiga Orang
"Ini adalah kesempatan Pak Presiden untuk menunjukkan sikap tidak berpaling dari cita-cita luhur bangsa ini. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,"
"Salah satunya dengan memperkuat KPK. Untuk itu, batalkan Tes Wawasan Kebangsaan KPK," ujar Erfina Sari, Biro Humas KPK nonaktif yang mewakili pegawai KPK yang dipecat saat membacakan surat untuk presiden.
Jelang hari terakhir di KPK, sejumlah pegawai nonaktif masih menantikan sikap Presiden Jokowi atas polemik TWK. Apalagi sebelumnya Ombudsman telah menemukan adanya maladminstrasi, dan Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi.
