Network
KARAWANGPOST - Pemerintah berkolaborasi membangunan rumah layak huni di pemukiman kumuh sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinaan ekstrem.
Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu target yang harus diselesaikan pemerintah hingga akhir 2024. Hal itu sesuai mandat Presiden Jokowi yang sejalan dengan amanat UUD 1945.
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Baca Juga: Anak Panti Sosial Jabar miliki Sertifikat Kompetensi Barista
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungan kerjanya di Kota Surakarta menyatakan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem juga sangat tergantung pada inisiatif dan niat baik Pemkab/Pemkot.
"Kalau Pemkab memiliki inisiatif dan kemauan politik yang baik untuk menangani masalah kemiskinan di wilayahnya, pemerintah pusat akan memfasilitasi melalui Kemenko PMK yang mengemban tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," jelas Menko PMK, Selasa 25 Januari 2022.
Pembangunan rumah layak huni di permukiman kumuh Semanggi Selatan berjumlah 47 unit dan ditargetkan akan selesai dan mulai ditempati pada bulan April mendatang.
Baca Juga: Dua Warga Karawang Terpapar Varian Omicron Transmisi Lokal, Waspada!
Sedangkan, pada waktu bersamaan, dengan bantuan dari berbagai CSR rencana akan dibangun 136 unit rumah layak huni serupa di kawasan Semanggi Utara, Kota Surakarta.
"Dengan program yang dilakukan Pemkot Surakarta yang melibatkan semua stakeholder baik dari unsur pemerintah (APBN), BUMN maupun swasta akan kita jadikan model untuk penyelesaian kemiskinan ekstrem, permukiman-permukiman kumuh di Indonesia,” jelas Menko PMK.
Baca Juga: Isteri Bunuh Suaminya di Karawang Dipicu Ada Hubungan Asmara dengan Pria Idaman Lain
Optimistis Indonesia akan mampu menurunkan kemiskinan ekstrem, Apalagi kini didukung dengan semakin longgarnya aktivitas pergerakan masyarakat dan meningkatnya ekonomi.
Kawasan kumuh juga menjadi kantong lahirnya generasi stunting yang menjadi masalah dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Kalau kita gagal menangani ini secara holistik, maka intervensi apapun tidak akan maksimal dan akan sangat menentukan generasi Indonesia selanjutnya,” ungkap Menko PMK.***
