Network
Ia menegaskan diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) guna mengatasi permasalahan krisis air.
Dengan menyiapkan langkah jangka panjang, Pemerintah Pusat diharapkan menjadi ujung kebijakan dalam mengatasi krisis air bersih.
Baca Juga: Antisipasi Kebakaran Sampah, Dandim 0604 Karawang Cek Kondisi TPA Jalupang Kotabaru Karawang
"Jadi krisis air bersih bukan hanya tanggung jawab Pemda saja, tapi pusat pun harus bisa turut berperan. Termasuk dengan mencakup investasi infrastruktur pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga pusat tidak seperti lepas tangan terhadap kendala di daerah," jelas Andi Iwan Darmawan Aras, Senin 25 September 2023.
Selain teknologi pemurnian air juga diperlukan langkah lain yang dapat dilakukan Pemerintah terkait masalah ini.
Mulai dari memperluas ruang tampung air dengan pembangunan bendungan hingga menyediakan tempat titik suplai air di berbagai daerah terdampak.
Baca Juga: Hari Tani Nasional ke-63, Generasi Muda Ogah Usaha Pertanian Sebab Tidak Menguntungkan
Lebih lanjut, Iwan Aras mendorong Pemerintah untuk cepat bergerak melakukan langkah aktif dalam mengatasi masalah krisis air kesulitan air bersih yang dialami warga dapat berdampak pada banyak hal.
“Karena air bersih adalah kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat. Dengan meluasnya masalah krisis air, harus ada intervensi yang akurat dari Pemerintah sehingga kesulitan yang dihadapi warga tidak berkepanjangan,” tandasnya.
Di sisi lain, Iwan Aras menyoroti dampak negatif dari krisis air bersih. Ia menilai, ketidakstabilan pasokan air dapat mengganggu produksi pertanian, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan harga makanan yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan masyarakat.
