Network
KARAWANGPOST - Plh Bupati Sukabumi Zainul S menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar di Pendopo Sukabumi, Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan dari BNPB dan DPR RI bagi korban bencana pergeseran tanah di Kecamatan Nyalindung, Jumat 19 Februari 2021.
Selain memberikan bantuan selimut dan bantuan lainnya untuk korban bencana Abdul Muhaimin Iskandar menyerahkan alat rapid tes sebanyak 5000 pcs, masker Ina 2000 pcs, masker kain 3000 pcs.
Dalam pertemuan tersebut Plh Bupati Sukabumi Zainul S menyampaikan kondisi bencana yang terjadi di kabupaten sukabumi.
Baca Juga: HEBOH..! Nissa Sabyan Jadi Trending Lagi di Twitter, Kali ini Hastagnya NissaPelakor
"Di Kabupaten Sukabumi terdapat ratusan rumah yang terdampak pergeseran tanah. Rumah tersebut tersebar di Kecamatan Nyalindung dan Gegerbitung. Bencana pergeseran tanah ini, hampir setiap tahun terjadi," ujarnya.
Menurut Zainul S, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan antisipasi dan upaya relokasi korban bencana pergerakan tanah ke tempat aman. "Area relokasi sudah ada rencana dari PTPN VIII," ucapnya.
Berkaitan relokasi tersebut, Pemkab Sukabumi masih menyiapkan alat untuk pembangunan rumah warga mengingat jumlah rumah yang akan dibangun relatif banyak.
Baca Juga: Polda Banten Bentuk Satgas Khusus Mafia Tanah
"Kita masih mempersiapkan berbagai hal untuk pembangunan rumah warga terdampak pergeseran tanah," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, musibah pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi sudah berkali kali terjadi.
Oleh karena itu, Ia bersama rombongan sengaja datang ke Sukabumi untuk meninjau secara langsung kondisi di lapangan. "Kabupaten Sukabumi harus mendapatkan perhatian serius. Sebab, terlampau sering terjadi bencana," terangnya.
Baca Juga: 52 Ekor Paus Pilot Terdampar di Madura, KKP Gerak Cepat Evakuasi
Selain bantuan yang telah diserahkan, dirinya pun akan meminta perhatian dari kementerian terkait. Khususnya untuk membangun hunian sementara ataupun hunian tetap.
"Terkait pembangunan rumah di tempat relokasi, kita akan meminta perhatiam Menteri PU (pekerjaan umum) dan rekan rekan di Komisi V, XI, serta Banggar," pungkasnya.***
