Network
KARAWANGPOST –Dadeng Wahyudi, anggota DPRD Kabupaten Bogor tetap menginginkan agar program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) dilanjutkan.
Dadeng Wahyudi beralasan, program Samisade yang yang sudah beberapa tahun dijalankanPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor itu itu sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Namun, Dadeng Wahyudi memberikan catatan agar Pemkab Bogor memperbaiki manajemen serta pengelolaan Samisade, yang menurutnya belum optimal.
Menurut Dadeng Wahyudi, perbaikan pengelolaan manajemen Samisade ini akan membuat program tersebut lebih menyentuh sesuai dengan keinganan masyarakat.
Baca Juga: Bahas Capres dan Cawapres 2024, Presiden Jokowi: PPP Calonnya Siapa sih?
Perbaikan yang harus dilakukan, salah satunya mengubah mekanisme pencairan dana Samisade agar bisa lebih mudah dan cepat diterima pemerintah desa.
“Pemkab Bogor harus membuat mekanisme pencairan dana Samisade mudah dan cepat dan harus sesuai dengan standar penganggaran yang benar,” kata politisi PKS yang digadang-gadang maju dalan pencalonan Bupati Bogor ini.
Sehingga, dengan perbaikan mekanisme ini tidak ada lagi keterlambatan pencairan ketiga proyek dari program Samisade ini selesai dikerjakan.
Sebab, tidak sedikit pemerintah desa harus mengunakan dana sendiri untuk mentalangi pembayaran proyek pembangunan yang berasal dari Samisade.
Baca Juga: Pengangguran Tembus 143,7 Juta Orang, Jokowi Terbitkan Perpres No 68 Tahun 2022
“Makanya tidak heran kalau banyak pekerjaan yang kualitasnya tidak standar dan pelaporannya tidak rapih,” kata Dadeng yang duduk di Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor ini.
Dadeng juga berharap, program Samisade ini tidak hanya diberikan kepada pemerintah desa, tetapi bisa dirasakan kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor.
Hanya saja, pemerintah daerah harus kembali menyesuaikan kebijakan agar tidak menabrak aturan uang sudah ada.
Tidak hanya kepada pemerintah daerah, Dadeng juga mengingatkan pemerintah desa harus betul-betul paham, terutama soal pembuatan laporan kegiatan Samisade.
Baca Juga: Tiga Shalawat Nabi Lengkap dengan Bacaan Latin dan Terjemahannya, Dianjurkan Dibaca Setiap Hari
“Jangan sampai karena alasan terbentur administrasi keuangan yang tidak rapih, malah menjadi temuan inspektorat. Jangan macam-macam dengan dana bantuan,” tegasnya.
Untuk itu, Dadeng Wahyudi menyarankan agar ada sinkronisasi antara Samisade dengan program pemerintah pusat maupun provinsi.
Hal ini diperlukan agar tidak ada tumpeng tindih anggaran dan program yang akan dijalankan.
Dadeng juga mengingatkan pemerintah desa agar memastikan lahan yang dijadikan lokasi pembangunan Samisade tidak bermasalah.
Baca Juga: Proyek Normalisasi Kali Ciliwung Akan Segera Dilanjutkan Kembali
“Lahan yang digunakan sebaiknya fasilitas umum atau status hibah, bukan lahan yang berpotensi menimbulkan sengketa,” imbuh Dadeng Wahyudi.***
