Network
KARAWANGPOST - Kemendes PDTT diminta untuk mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Desa Wisata dalam rangka pertumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa.
Pasalnya masih banyak potensi-potensi desa yang belum disentuh secara serius agar mampu menciptakan geliat ekonomi bagi para pelaku UMKM dan Ekraf.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyebutkan, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Mendes PDTT dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN 2023.
Baca Juga: Tanpa Akses Permodalan Pelaku UMKM Kesulitan Bertahan di Tengah Persaingan Usaha
Baca Juga: Ribuan Ogoh-ogoh Meriahkan Pawai Pengerupukan di Bali
Dan pembahasan program kerja 2024 dan pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I 2023 yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.
Tak hanya itu, Ridwan juga meminta Kementerian Desa agar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan transparan, akuntabel dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Selanjutnya terkait kebijakan Automatic Adjustment 2024, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa untuk memastikan agar tidak mempengaruhi pencapaian output program prioritas Tahun Anggaran 2024.
Lebih lanjut, Ridwan mengungkapkan bahwa Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester 1 Tahun 2023.
