KARAWANGPOST - Krisis melemahnya daya beli tidak saja terjadi di Indonesia tetapi di negara maju Asia dan Negara Adidaya juga terjadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Seperti inflasi, penurunan pendapatan, ketidakstabilan nilai tukar dan kenaikan harga barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Penting untuk dicatat bahwa krisis daya beli biasanya merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor
Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk mengatasi berbagai faktor yang mendasarinya agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mencapai stabilitas ekonomi.
Baca Juga: Hingga Akhir Mei 2024 Kemenkeu Berhasil Kumpulkan Puluhan Triliun dari Usaha Digital
Baca Juga: Perjalanan Shopee Bantu UMKM Naik Kelas, Bertransformasi dan Berdaya Saing di Awal 2024
Menurut Prof. DR. Sutan Nasomal menyikapi terkait hal tersebut menyarankan Kementrian Ekonomi dan Kementrian Industri harus mau belajar dan mencontoh negara negara maju yang memiliki Industri Raksasa.
"Dari mana awalnya negara tersebut bisa menarik investor kuat untuk bekerja sama jangka panjang," ujar Sutan Nasomal kepada Karawangpost, Sabtu 22 Juni 2024.
"Investor tersebut diberikan fasilitas kemudahan membangun pabrik industri besar yang 80% tenaga kerjanya dari lokal," sambungnya melengkapi.
Ia menyebutkan, negara China mengambil langkah hebat dari bebas pajak selama beberapa tahun untuk investor yang membuka pabrik di negaranya. Maka ratusan juta tenaga kerja china memiliki pekerjaan dan kesejahteraan.
Maka perlu keseriusan pemerintah pusat dan daerah membuka seluas luasnya investasi kepada para investor untuk menanamkan modalnya dan tidak di bebankan pajak selama beberapa tahun.
Gaji dan upah para pekerja yang selama ini bermasalah adalah lemahnya penegakkan peraturan.
Negara China Filipina Vietnam dan India sebagai negara Industri besar di Asia bisa dijadikan contoh agar tenaga kerja bisa terserap dengan baik dan sedikit ada masalah.
Yang jadi masalah adalah Investor dan pihak pemilik Industri di persulit dengan aturan regulasi yang memberatkan sebelah pihak. Sehingga semua pemilik modal besar tidak mau bekerja sama jangka panjang di Indonesia dan pindah ke negara tetangga.
Regulasi singkat dalam perijinan harus di terapkan pemerintah untuk investor asing yang mendirikan industri.
"Sudah seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah nelayani dengan baik dan bijak untuk investor agar mereka bisa bekerja sama dengan jangka panjang dan membawa modal ratusan milyar. Mampu menyerap tenaga kerja di seluruh daerah," tuturnya.
Ada 30 juta tenaga kerja muda dan dewasa yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tetap setiap hari
Selama 7 tahun ini para bankir dan investor asing tidak memilih Indonesia karena regulasi perijinan yang rumit. Harus di pangkas semua peraturan yang memberatkan pengusaha dan investor.
Peranan membangun minat usaha untuk generasi bangsa adalah hal penting. Mendukung anak anak muda menjadi pengusaha saat ini juga sangat penting.
Dengan di mudahkan membuat badan usaha yang juga saat ini sudah di dukung dengan informasi berkuwalitas mencari ragam jenis usaha yang bagus.
Maka peran perbankan harusnya bisa merangkul anak anak muda dalam wadah pengusaha dengan menyiapkan bunga ringan dari setiap pinjaman modal.
Pihak Dunia Pendidikan Nasional harus mampu menanamkan semangat usaha, semangat berkarya, semangat maju untuk anak anak muda generasi bangsa ini.
"Kalau Indonesia mau maju maka harus siap melayani dengan baik para pemilik modal besar dan menjaga keseimbangannya agar tidak kabur atau pindah ke negara lain," kata Sutan.
Agar Industri yang sudah berdiri dengan modal ratusan milyar di Indonesua tidak mengalami gagal berkembang sehat. Semua peraturan yang menyetujui pasar bebas online dan tidak terkena pajak harus ditutup.
"Negara Indonesia tidak di benarkan menguntungkan pasar bebas online tanpa pajak dan evaluasi ketat semua jenis barang dari industri negara lain yang dikirim ke pasar dalam negri dan merugikan para investor pemilik modal besar industri yang resmi di dalam negri," jelas Sutan.
Pada kesempatan yang sama agar bisa bersatu dengan negara negara ekonomi terkuat. Gabung bersama BRICS adalah solusi yang cukup baik dipertimbangkan karena Indobesia butuh akses ekonomi yang baru dan kuat. Sudah lebih dari 10 negara maju bergabung dengan BRICS.***