Network
KARAWANGPOST - Distribusi bantuan sosial (bansos) di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, mengalami masalah karena penyaluran bansos oleh pemerintah setempat telah terhenti.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menemukan banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang jatah bansosnya terhenti.
"Jadi sudah hampir satu tahun dia tidak dapat bantuan, walaupun masih punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu KKS-nya masih ada, tetapi bantuannya terhenti," ujar Menko PMK saat sidak ke desa Teluknaga pada 10 Agustus 2021.
Lebih lanjut, Menko PMK menyebut keluarga-keluarga tersebut secara ekonomi bila dilihat dari rumah-rumah milik mereka dan jumlah keluarga, sebenarnya masih layak mendapatkan bansos.
"Penyebab bansos terhenti itu adalah hanya masalah perbaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sedang dilakukan pihak Desa Teluknaga," jelas Menko PMK.
Masalah perbaruan DTKS itu terjadi karena banyaknya warga yang belum memiliki NIK, serta masalah tidak sinkronnya dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri.
Terkait hal itu, Menko PMK mengimbau pihak desa untuk gotong royong bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan pendamping PKH untuk mempercepat proses pembaruan DTKS.
Menko PMK juga meminta pihak desa untuk berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil terkait masalah warga belum memiliki NIK agar warga bisa diusulkan ulang untuk mendapatkan bansos reguler pemerintah.
"Saya juga akan bicara dengan Bu Mensos (Tri Rismaharini) untuk diakomodasi mereka-mereka ini. Ini sangat membutuhkan apalagi sekarang dalam suasana yang sangat prihatin ini," ujar Menko PMK.***
