Network
KARAWANGPOST - Akses permodalan tetap menjadi permasalahan masalah utama yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati mengungkapkan bahwa hal itu berdasarkan temuannya maupun anggota Komisi XI lainnya ketika bertemu dengan pelaku UMKM secara langsung di daerah.
Maka dari itu, meski kebijakan masing-masing dari perbankan Himbara maupun OJK itu sudah baik. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diorkestrasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian perekonomian maupun lainnya. Sehingga, masalah yang ada di UMKM bisa terselesaikan dengan baik.
Baca Juga: Jumlah Usaha Pertanian di Jabar Alami Penurunan Berdasarkan Sensus Pertanian 2023
“Karena kita tahu bahwa sektor UMKM adalah struktur yang bukan hanya saja resiliensinya tinggi, tetapi umkm itu kita kenal sebagai sektor yang tahan banting, yang tahan dengan krisis, kreatif, Kecil tapi cantik gitu ya itu dalam bayangan kami,” ungkap Indah Kurniawati, Rabu 6 Desember 2023.
Setiap kunjungan kerja Komisi XI DPR RI bertujuan untuk memastikan bahwa pengatur, pengawas, dan pelindung dari industri jasa keuangan maupun Himbara sudah menjalankan peran dan fungsinya secara on trackdan benar.
"Mengingat orientasi kita semua saat ini adalah kemandirian dan Kedaulatan dari UMKM,” kata Indah.
Baca Juga: Pemilu 2024: Dana Bantuan Parpol di Karawang Tuntas 100 Persen Disalurkan
Indah mengungkapkan temuannya bahwa berdasarkan pemaparan Himbara, angka NPL (Non-Performing Loan/rasio kredit macet) perbankan di bank-bank berplat merah yang berada di Bali, relatif masih sangat terjaga.
