Network
KARAWANGPOST - Lyudmila Denisova, telah dicopot dari jabatannya karena menyebarkan informasi palsu tentang pasukan Rusia.
Anggota parlemen Ukraina memilih pada hari Selasa 31 Mei 2022 untuk menghapus komisaris hak asasi manusia negara Ukraina, Lyudmila Denisova dari jabatannya.
Pejabat itu dituduh gagal melakukan tugasnya dan khususnya menyebarkan informasi yang belum diverifikasi tentang kekejaman yang diduga dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina. Tindakan tersebut hanya berfungsi untuk menodai citra Ukraina, anggota parlemen berpendapat.
Baca Juga: Calon Jemaah Haji 2022 Tidak Akan Dibebani Biaya Tambahan
Sebuah resolusi tidak percaya telah didukung oleh 234 (52%) anggota parlemen dari 450 anggota parlemen di Verkhovnaya Rada, kata Yaroslav Zheleznyak, anggota faksi Golos ('Suara') di parlemen Ukraina.
Denisova sebelumnya telah dikritik, baik oleh anggota parlemen dan media Ukraina, karena dianggap gagal menjalankan tugasnya, terutama di tengah konflik yang sedang berlangsung di negara itu.
Seorang anggota parlemen Ukraina, Pavel Frolov, menulis dalam sebuah posting Facebook menjelang pemungutan suara hari Selasa.
Baca Juga: KPK Ungkap Modus Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Terima Uang Rp7,1 Miliar
Komisaris hak asasi manusia hampir tidak menunjukkan aktivisme hak asasi manusia sama sekali, katanya, menambahkan bahwa tugas Denisova akhirnya jatuh ke Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk.
Menurut Frolov, fokus tak terjelaskan pada dugaan kejahatan seks dan pemerkosaan anak di bawah umur di wilayah pendudukan, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti" hanya merugikan Ukraina.
Anggota parlemen juga menuduh Denisova menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri saat konflik berlangsung.
Baca Juga: KPK Ungkap Modus Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Terima Uang Rp7,1 Miliar
Alih-alih bepergian ke Rusia secara khusus untuk menegosiasikan pertukaran tahanan, Denisova menghabiskan waktunya di kota-kota Eropa yang hangat dan tenang seperti Davos, Wina atau Warsawa, kata Frolov.
Sebelumnya, sekelompok jurnalis, aktivis hak asasi manusia, dan psikolog mengecam Denisova atas apa yang mereka sebut pelanggaran etika, dan menuduhnya mengubah laporan tentang dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pasukan Rusia menjadi publikasi gaya skandal berita.
Denisova sendiri, yang telah menjabat sebagai ombudsman Ukraina sejak 2018, mengatakan pada hari Senin bahwa dia dapat menghadapi mosi tidak percaya di parlemen, menuduh pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky berada di balik langkah tersebut.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Logistik Pemilu 2024 Diutamakan Produk Dalam Negeri
Dia juga mengklaim pada saat itu bahwa prosedur pemecatannya akan melanggar konstitusi Ukraina.
Komisaris hak asasi manusia mengambil jabatannya di bawah pendahulu Zelensky, Petro Poroshenko, yang memegang jabatan itu hingga Mei 2019.
Pada bulan Maret, ombudsperson Rusia Tatyana Moskalkova meminta Denisova untuk menghentikan penyiksaan terhadap tentara Rusia yang ditangkap oleh pasukan Ukraina.
Baca Juga: Dalami Kasus Suap Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin, KPK Kembali Periksa 12 Orang Saksi
Pejabat Rusia itu mengutip laporan tentang kasus perlakuan kejam dan tidak manusiawi terhadap tentara Rusia di penangkaran di Ukraina pada waktu itu.
Menurut Moskalkova, Denisova mengatakan kepadanya bahwa tidak ada kesepakatan tentang masalah itu.
Pada hari Selasa, kepala dewan hak asasi manusia presiden Rusia, Valery Fadeev, meminta Denisova untuk diadili.
“Anda tidak dapat membuktikan apa pun kepada seseorang yang berprofesi berbohong,” katanya, merujuk pada komisioner hak asasi manusia Ukraina.***
