KARAWANGPOST - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengungkap banyak sekali keluhan proses recruitmen yang dirasa sangat menyusahkan calon tenaga kerja di Karawang.
Pernyataan tersebut disampaikan Cellica saat membuka Job Fair Online di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang pada hari Selasa, 12 September 2023.
Melalui sistem online yang baru saja dibukanya, Cellica berharap bisa semakin banyak menyerap tenaga kerja asal Karawang.
Baca Juga: Bawaslu Ajak Masyarakat Awasi Pemilu, Dokumentasikan dan Laporkan Setiap Pelanggaran
"Lowongan kerja online bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat, tentunya bisa hemat waktu dan hemat biaya," kata Bupati.
Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi menyebutkan, pihaknya menargetkan minimal 1000 orang pencari kerja dapat diterima di 96 perusahaan yang ada di wilayah Karawang.
"Melalui sistem online minimal dalam satu bulan 1000 calon tenaga kerja di Karawang terserap oleh 96 perusahaan," kata Rosmalia Dewi.
Baca Juga: Berikut Ini Daftar Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2024 yang Ditetapkan Pemerintah
Merespon positif terkait info lowongan kerja atau Job Fair melalui sistem online yang baru saja dibuka secara resmi oleh Pemkab karawang.
Karawangpost menjaring responden yang terdiri dari akademisi, praktisi IT dan masyarakat (pencari kerja) untuk menanggapi berkaitan denga sistem online tersebut.
Sebanyak 75 persen responden masyarakat menyabut positif karena akses informasi lebih mudah, cukup membuka handphone bisa mengetahui informasi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Baca Juga: Komisi IX Tanggapi Postingan Viral dr.Tifa Terkait Isu Pandemi 2.0
Selanjutnya, 30 persen responden dari akademisi menanggapi, permasalahan naker tidak hanya membutukan sistem online.
Namun, regulasi dan aturan pemerintah yang berpihak kepada tenaga kerja lokal Karawang itu yang saat ini dibutuhkan.
Apakah sistem online mampu mengatasi jumlah pengangguran di Karawang tentunya tidak juga terlebih sistem online terbuka dan bisa diakses dimana pun hal tersebut bisa memungkinkan para pekerja yang diterima di perusahaan dari wilayah lain di luar Karawang, lalu nasib calon naker Karawang seperti apa?.
Baca Juga: Naiknya Harga Beras Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
Kemudian, 10 persen responden dari praktisi IT menyebutkan, sistem online memang sudah menjadi kewajiban saat ini, melihat pesatnya teknologi informasi yang telah memasuki fase Web3.
Namun, kendala yang dihadapi biasanya terkait SDM baik program maupun administrator. Biasa sistem online yang dibuat pemerintah itu tidak standar dalam artian harga sistem tinggi atau mahal tapi terkendala sulit untuk diakses.
Untuk launching program begitu sih bagus karena bisa menelan anggaran tinggi juga, tapi dalam teknis pengelolaan biasanya seperti asal.
Baca Juga: Stabilkan Harga, Bulog Siap Salurkan 640 Ribu Ton Beras Bantuan Pangan Tahap Dua
Diharapkan, untuk sistem online seperti loker ini pemerintah kabupaten tidak asal jangan tanggung selain infrastruktur jaringan, SDM pun harus memenuhi standar.
Kami sering pantau salah satunya situs resmi Pemkab Karawang, sebagai situs resmi pemerintah kami nilai ini tidak standar, baik tampilan, konten yang ditampilkan, untuk mengakses informasi kadang juga lelet.
Demikianlah tanggapan responden dari berbagai kalangan yang dihimpun dengan indikator penilai menggunakan nilai bilangan presen, yang mana untuk nilai 100 persen baik, 50 persen kurang baik dan 10 persen tidak baik.***