Network
KARAWANGPOST - Selama sepekan terakhir, mobil mewah merk Mazda CX-9 AWD ramai diperbincangkan warganet di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Itu karena pembelian mobil mewah untuk kendaraan dinas tersebut dilakukan di masa pandemi.
Di masa pandemi ini, saat sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karawang terkena refocusing, justru Setda Karawang membeli mobil mewah, untuk dimanfaatkan sebagai mobil dinas bupati dan wakilnya.
Baca Juga: Asrama Mahasiswa Karawang di Ciputat Rusak Parah, Atap Ambruk, Pemda Slow Respon
Mobil Mazda CX-9 AWD menjadi pilihan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh sebagai mobil dinas baru.
Dilansir dari oto.com, mobil Mazda CX-9 AWD ini sekelas dengan Toyota Fortuner 2.4 G MT, Peugeot 5008/3008, Mitsubishi Outlander PHEV serta BMW X1.
Jika dibandingkan dengan sejumlah mobil sekelasnya itu, Mazda CX-9 AWD yang memiliki mesin 2488 cc ini terbilang paling mahal, nyaris menembus Rp1 miliar atau mencapai Rp998,8 Juta.
Baca Juga: HUT Karawang: Kemiskinan Meningkat, Sumbang 4,98 Persen Angka Kemiskinan di Jabar
Mobil BMW X1 harganya sekitar Rp850 juta, Mitsubishi Outlander PHEV Rp890 juta, Peugeot 3008 Rp710 juta, Peugeot 5008 Rp765 juta dan Toyota Fortuner Rp697 juta.
Ketua LSM Lodaya Karawang Nace Permana menyampaikan, secara regulasi pembelian mobil dinas itu memang tidak melanggar ketentuan.
Hal tersebut berkaitan dengan etis dan tidak etis serta berkaitan dengan rasa empati kepada masyarakat yang dihadapkan kesulitan ekonomi di masa pandemi.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Picu Kenaikan Angka Kemiskinan Kabupaten Karawang
Di masa pandemi, banyak anggaran di dinas-dinas yang direfocusing dengan dalih untuk penanganan penyebaran Covid-19. Cukup banyak program pembangunan yang terhambat akibat refocusing anggaran.
Namun di tengah refocusing, ada anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pembelian mobil dinas bupati dan wakil bupati.
Ia menyayangkan sikap Pemkab Karawang yang membeli mobil mewah untuk kendaraan dinas bupati dan wakil bupati tersebut di masa pandemi.
Baca Juga: Ahmad Dhani Bongkar Kehidupan Penjara: Ibarat di Sekolah Negeri
"Seharusnya ada hal yang menjadi pemikiran pejabat pemkab, minimal bisa menunjukkan rasa empati kepada masyarakat, karena sekarang ini situasinya pandemi," katanya.
Alangkah elok jika bupati dan wakil bupati menolak menggunakan mobil dinas yang baru itu, dengan alasan mobil dinas yang lama masih layak pakai. Sebab ini masih situasi pandemi dan masyarakat banyak yang sulit perekonomiannya di masa pandemi.***
