Network
KARAWANGPOST - Pembinaan keagamaan sangat diperlukan untuk menggembeleng para warga binaan Lapas Kelas II A Karawang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang Lenggono Budi saat meresmikan Pondok Pesantren Lapas II A Karawang, Jumat 22 Oktober 2021.
"Alhamdullilah, hari ini bertepatan dengan Hari Santri Nasional 2021, kami telah meresmikan Ponpes Nurul Iman. Semoga sangat bermanfaat untuk warga binaan lapas," jelas Lenggono Budi.
Baca Juga: Polisi Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal di Seluruh Wilayah, 57 Orang Diamankan
Pondok Pesantren Nurul Iman bertujuan sebagai upaya penggemblengan keyakinan mental sehingga para warga binaan ini selain mendapatkan pembelajaran ilmu agama seperti tata cara ibadah dan membaca Kitab Suci Alquran juga bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Pesantren ini menjadi program prioritas Lapas Kelas II A melalui pembinaan ilmu keagamaan diharapkan para warga binaan ini, saat kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik.
"Semoga kelak warga binaan, saat kembali ditengah masyarakat menjadi pribadi yang jauh lebih baik taar terhadap aturan agama," ujar Kalapas.
Baca Juga: Aespa, STAYC, CRAVITY, Weekly, dan WEi Masuk dalam MTV EMA 2021
Kepala Lapas Kelas IIA Karawang Lenggono Budi mengungkapkan, cikal bakal didirikannya pesantren bagi warga binaan sudah muncul sejak lama. Sebelumnya telah berdiri blok santri.
Di dalam lapas, sudah berdiri masjid dan aula untuk belajar para santri. Kemudian juga ada asrama santri, yang sementara menggunakan ruang tahanan di blok D, yang kebetulan bertingkat. Asrama itu diperkirakan muat untuk 99 santri.
"Hari ini akhirnya diresmikan. Santri yang bergabung bertahap. Sementara santri 99 orang," kata Lenggono.
Baca Juga: Gempa di Malang Terasa sampai Blitar, Sejumlah Bangunan Rusak
Kegiatan di perantren itu, sama dengan kegiatan di pesantren pada umumnya. Termasuk kurikulumnya pun sama. Para pengajarnya juga dari pesantren.
Peresmian Pesantren Nurul Iman tidak lepas dari dukungan Pemkab Karawang, Kantor Kementerian Agama Karawang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Karawang, dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan pihak lainnya.
"Pemkab Karawang juga bersedia membantu," ungkap Lenggono Budi.***
