Baca Juga: Kominfo Take Down 1,9 Juta Situs Porno dan Judi Online
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Asep Achmad menyebutkan, mengenai sasaran bansos ini pihaknya terus melakukan monitoring dan verifikasi.
Namun, data penyalurannya baru bisa diketahui setelah mendapatkan konfirmasi dari PT Pos selaku penyalur bantuan sosial untuk masyarakat.
“Sekarang belum bisa ketahuan, yang disalurkan berapa, yang tidak salurkan berapa. Insyaallah Senin atau Selasa depan baru ketahuan,” kata Asep.
Baca Juga: Usut Tuntas Kasus Pencucian Uang Rp189 Triliun Impor Emas Ditjen Bea Cukai
Asep, mengungkapkan, pada bulan lalu ada temuan tujuh orang PNS yang mendapatkan bansos, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Kemensos RI.
“Bulan kemarin, total bantuan keseluruhan Karawang itu 1.057, PKH 74 ribu, yang kedetek sebagai PNS 7 orang,” ungkap Asep.
Asep menambahkan, sebetulnya ini kan program Kemensos, kita hanya bantu dari sisi pengawasannya. Terkat temuan itu sudah kita laporkan termasuk zoom bersama Bupati, Mensos dan KPK.
"Tindak lanjutnya itu adalah pengembalian dan dicoret dari daftar penerima, jelas mereka harus keluar karena tidak layak dapat bantuan,” ujar Asep.***