Network
KARAWANGPOST - Bantuan sosial (Bansos) pemerintah pusat untuk keluarga miskin di Karawang diduga banyak yang tidak tepat sasaran.
Bansos yang disalurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai upaya pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan.
Penyaluran Bansos menjadi salah satu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Bansos diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerimanya.
Baca Juga: KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Bansos Beras di Kemensos Tahun 2020-2021
Sedangkan untuk penerima Bansos sendiri harus yang sudah memenuhi syarat sebagai keluarga penerima manfaat (PKM) untuk menerima program keluarga penerima harapan (PKH) dari Kemensos.
Berkaitan dengan hal tersebut Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang, Bambang menyebutkan, keluhan masyarakat terkait bansos yang tidak tepat sasaran bukanlah permasalahan asing.
Bambang menambahkan, karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akar permasalahan bagaimana Bansos sampai tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Bareskrim Polri Berhasil Ringkus Anak Buah Fredy Pratama di Thailand
Ia menyebutkan, ada dua faktor utama yang menyebabkan Bansos tidak tepat sasaran selain human error (kesalahan manusia).
Pertama, masyarakat miskin yang layak menerima bansos belum masuk daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kedua, masyarakat yang tidak layak namanya tidak dicoret dari daftar penerima.
"Jadi masyarakat kategori miskin yang layak mendapatkan bantuan harus masuk terlebih dahulu," ujar Bambang, Jumat 15 September 2023.
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno Targetkan Tambah Desa Wisata
Sedangkan masyarakat yang tidak layak untuk menerima atau kategori tidak miskin malah mendapatkan bansos.
"Persoalannya karena adanya perubahan kondisi dari yang tadinya layak sebagai penerima, menjadi tidak layak untuk menerima," ungkap Bambang.
Bisa menjadi tepat sasaran itu karena kondisi yang tidak dirubah, misalnya posisi penerima saat ini sudah bekerja menjadi karyawan sudah pasti tidak layak lagi sebagai penerima, tapi masih menerima bansos.
Baca Juga: Kepala BPS Sebut Ekspor Sektor Pertanian Naik pada Agustus 2023
"Ternyata, nama orang tersebut masuk daftar DTKS dua tahun lalu, pas masih ngangur," kata Bambang.
Kewenangan data penerima bansos dijelaskan Bambang, berada di operator desa dan data penerima bansos hanya bisa diubah melalui musyawarah desa.
“Dimusyawarah desa, itu bisa menetapkan usulan baru dan usulan penghentian, sedangkan yang berwenang memasukan data baru atau dicoret itu di desa melalui operator desa,” jelas Bambang.
Baca Juga: Kominfo Take Down 1,9 Juta Situs Porno dan Judi Online
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Asep Achmad menyebutkan, mengenai sasaran bansos ini pihaknya terus melakukan monitoring dan verifikasi.
Namun, data penyalurannya baru bisa diketahui setelah mendapatkan konfirmasi dari PT Pos selaku penyalur bantuan sosial untuk masyarakat.
“Sekarang belum bisa ketahuan, yang disalurkan berapa, yang tidak salurkan berapa. Insyaallah Senin atau Selasa depan baru ketahuan,” kata Asep.
Baca Juga: Usut Tuntas Kasus Pencucian Uang Rp189 Triliun Impor Emas Ditjen Bea Cukai
Asep, mengungkapkan, pada bulan lalu ada temuan tujuh orang PNS yang mendapatkan bansos, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Kemensos RI.
“Bulan kemarin, total bantuan keseluruhan Karawang itu 1.057, PKH 74 ribu, yang kedetek sebagai PNS 7 orang,” ungkap Asep.
Asep menambahkan, sebetulnya ini kan program Kemensos, kita hanya bantu dari sisi pengawasannya. Terkat temuan itu sudah kita laporkan termasuk zoom bersama Bupati, Mensos dan KPK.
"Tindak lanjutnya itu adalah pengembalian dan dicoret dari daftar penerima, jelas mereka harus keluar karena tidak layak dapat bantuan,” ujar Asep.***
