KARAWANGPOST - Sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang dianggap terlalu banyak 'diam' soal konflik di laut China Selatan, menuai kritikan dari publik.
Dewan pembina Partai Gerindra tersebut dinilai tidak mampu bertindak tegas terhadap China yang telah klaim wilayah Laut Cina Selatan, termasuk Natuna.
Kritikan terhadap sikap dan kinerja Menhan Prabowo tersebut disampaikan publik melalui akun Twitter milik Partai Gerindra.
Baca Juga: Brand Lokal Favorit Masyarakat Kini Hadir Jadi Merchant Baru ShopeePay
"Kalau cuma mau diam mundur aja dr menhan @prabowo wilayah kita diinjak-injak Cina kau cuma diam apa kau kira rakyat tdk kwatir dgn kedaulatan??? Mentri tdk becus @Gerindra," tulis akun @putragaruda27 Senin 25 Januari 2021.
Cuitan berisi kritikan tersebut disertai juga link berita media online berjudul Prabowo Jangan Diam terus, China sudah dalam posisi siap tembak.
"Saya gak ngerti tugas bakamla sama TNI AL yg saya ngerti ada kabar² ada kapal asing saat pencarian psawat sriwijaya air dan ada kabar drone laut yg didapat nelayan. 2 kabar ini sperti merobek² kedaulatan RI" komentar pengguna lainnya.
Baca Juga: Kurang Dari Sebulan Terjadi Puluhan Kasus Pembalakan Liar di Jambi pada Januari 2021
Kritikan dari publik terhadap Menhan Prabowo Subianto tersebut mendapat respon dari Partai Gerindra.
Melalui akun twitternya @Partai Gerindra mengungkap bahwa Menhan Prabowo telah melakukan tindakan dalam menghadapi konflik laut China Selatan.
"Mungkin tidak terliput media. Terkait hal tersebut Pak @prabowo selaku @Kemhan_RI telah mencairkan anggaran belanja kapal untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang akan ditempatkan di Natuna, Kepulauan Riau" jelas Partai Gerindra.
Dijelaskan lebih lanjut, langkah itu diambil guna menyusul adanya persoalan teritorial di wilayah tersebut.
Partai Gerindra menyebutkan dalam menangani konflik di laut China Selatan itu Indonesia menerapkan one command in the sea atau satu komando di laut.
"Kita juga ingin mengurangi perkiraan negara tetangga yang bertanya di wilayah ZEE banyak kapal militer (TNI) yang seolah akan terjadi perang" tulis admin akun Twiter @Gerindra.
Selanjutnya Partai Gerindra menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan agar kapal-kapal asing penangkap ikan ilegal segera keluar dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) di perairan Indonesia. ***