KARAWANGPOST - Pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat sebesar Rp55,21 triliun.
Dana tersebut nantinya dialokasikan untuk Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langusng Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, bantuan kuota internet dan subsidi listrik.
Program PKH diberikan kepada 10 juta keluarga dengan estimasi penerima manfaat sebanyak 40 juta orang selama dua belas bulan dengan total anggaran Rp28,3 triliun.
Baca Juga: Pemalsu Website Kemensos Ditangkap, Raup Keuntungan dari Pemasangan Iklan
Kemudian Program Kartu Sembako (PKS) diberikan kepada 18,8 juta keluarga dengan estimasi total penerima manfaat sebanyak 75,2 orang. Alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp49,89 triliun. Masing-masing keluarga mendapat Rp200 ribu/bulan selama 14 bulan.
Untuk Program bantuan Bulog berupa beras, diberikan kepada 28,2 juta keluarga sebanyak 10 kg/keluarga atau 115,2 juta orang yang merupakan penerima bantuan sosial tunai dan kartu sembako dengan anggaran sebesar Rp3,58 triliun.
Sedangkan Program BST sebesar Rp17,46 triliun, diberikan kepada 10 juta keluarga atau 40 juta orang dengan anggaran sebesar Rp300 ribu/keluarga selama periode Januari-Juni 2021.
Baca Juga: Lima Alasan Wanita Sering Menolak Berhubungan Seks
Selanjutnya, Bantuan Sosial (Bansos) usulan pemerintah daerah sebesar Rp7,08 triliun namun belum mendapat bantuan dari kartu sembako dan BST akan diberikan kepada 5,9 juta keluarga. Penerima manfaat kan mendapatkan Rp200 ribu/bulan selama 6 bulan.
Diskon atau subsidi listrik memiliki total anggaran dana sebesar Rp9,49 triliun yang akan diberikan kepada 32,6 juta pelanggan listrik kapasitas 450 VA dan 900 VA hingga Desember 2021.
Bantuan biaya abodemen memiliki total anggaran mencapai Rp2,11 triliun yang akan diberikan kepada 1,14 juta pelanggan hingga Desember 2021.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Tantang Igun Kurus, Jika Berhasil Dihadiahi Rp500 juta
Program Kartu Prakerja dan bantuan subsidi upah mendapat tambahan dana sebesar Rp10 triliun, sehingga dana yang semula Rp20 triliun menjadi Rp30 triliun. Begitupun dengan kuota peserta yang semula 5,6 juta mendapat penambahan sebanyak 2,8 juta sehingga total target peserta menjadi 8,4 juta.
BLT Desa memiliki total anggaran Rp28,8 triliun yang akan diberikan kepada 8 juta penerima sebesar Rp300 ribu/bulan selama 12 bulan.
Menurut keterangan Presiden Joko Widodo dalam siaran pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden menuturkan bahwa pemerintah juga memberikan insentif sebesar Rp1,2 triliun untuk sekitar satu juta usaha mikro informal.
“Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak,” kata Jokowi.***