KARAWANGPOST - Strategi jangka panjang harus dipersiapkan pemerintah untuk mengantisipasi krisis air bersih yang tengah melanda masyarakat di sejumlah daerah.
Infrastruktur teknologi pemurnian air menjadi salah satu cara yang diharapkan bisa menjadi solusi dari dampak kemarau panjang.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyebutkan, teknologi pemurnian air memiliki peran penting dalam memastikan pasokan air bersih yang aman dan dapat diandalkan bagi masyarakat, industri, dan lingkungan.
Baca Juga: Program PTSL Karawang Akan Selesai Pada Tahun 2025
"Distribusi air bersih darurat ke daerah-daerah yang paling terdampak oleh krisis air memang tepat dilakukan sebagai upaya siaga Pemerintah dalam membantu masyarakat," ungkap Iwan Aras.
Namun bukan di situ letak penyelesaiannya. Harus ada strategi yang disiapkan untuk jangka panjang, seperti teknologi pemurnian air.
Lebih lanjut, terkait infrastruktur teknologi pemurnian air, Iwan Aras mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara Reverse Osmosis (RO).
Baca Juga: Warga Desa di Karawang Senang Dapet Bansos Beras, Sebut Beras 10 Kilo dari Jokowi
Metode ini cukup efisien sebab menggunakan membran semi-permeabel untuk menghilangkan zat-zat terlarut dari air laut, termasuk garam, ion logam, dan senyawa organik.
Ia menegaskan diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) guna mengatasi permasalahan krisis air.
Dengan menyiapkan langkah jangka panjang, Pemerintah Pusat diharapkan menjadi ujung kebijakan dalam mengatasi krisis air bersih.
Baca Juga: Antisipasi Kebakaran Sampah, Dandim 0604 Karawang Cek Kondisi TPA Jalupang Kotabaru Karawang
"Jadi krisis air bersih bukan hanya tanggung jawab Pemda saja, tapi pusat pun harus bisa turut berperan. Termasuk dengan mencakup investasi infrastruktur pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga pusat tidak seperti lepas tangan terhadap kendala di daerah," jelas Andi Iwan Darmawan Aras, Senin 25 September 2023.
Selain teknologi pemurnian air juga diperlukan langkah lain yang dapat dilakukan Pemerintah terkait masalah ini.
Mulai dari memperluas ruang tampung air dengan pembangunan bendungan hingga menyediakan tempat titik suplai air di berbagai daerah terdampak.
Baca Juga: Hari Tani Nasional ke-63, Generasi Muda Ogah Usaha Pertanian Sebab Tidak Menguntungkan
Lebih lanjut, Iwan Aras mendorong Pemerintah untuk cepat bergerak melakukan langkah aktif dalam mengatasi masalah krisis air kesulitan air bersih yang dialami warga dapat berdampak pada banyak hal.
“Karena air bersih adalah kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat. Dengan meluasnya masalah krisis air, harus ada intervensi yang akurat dari Pemerintah sehingga kesulitan yang dihadapi warga tidak berkepanjangan,” tandasnya.
Di sisi lain, Iwan Aras menyoroti dampak negatif dari krisis air bersih. Ia menilai, ketidakstabilan pasokan air dapat mengganggu produksi pertanian, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan harga makanan yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan masyarakat.
Baca Juga: Kominfo Sebut TikTok Sudah Kantongi Izin Bisnis dari Kementerian Perdagangan
"Selain itu penurunan pasokan air bersih dapat mengganggu operasi industri, mengurangi produksi, dan meningkatkan biaya operasional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan ekonomi di tingkat lokal dan nasional," sebut Iwan Aras.
Ketidaktersediaan air bersih yang memadai juga dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular yang terkait dengan air. Penyakit tersebut, menurut Iwan, seperti diare, kolera, dan penyakit kulit.
"Masyarakat dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah adalah yang paling rentan terhadap penyakit-penyakit ini," ucapnya.
Oleh karena itu, prioritas utama Pemerintah haruslah melibatkan upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman krisis air bersih. Salah satunya dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan air.***