Network
KARAWANGPOST - Seluruh Direktur Jenderal di Kementerian PUPR diminta untuk meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021, berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Hal tersebut menjadi kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Sekretaris Jenderal PUPR sekaligus Plt. Kepala BPIW PUPR M. Zainal Fatah, Kepala Badan Pengembangan SDM PUPR Sugiyartanto dan segenap jajaran eselon I Kementerian PUPR, di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 7 Juni 2021.
Komisi V memahami penjelasan Sekjen, Irjen, BPSDM dan BPIW PUPR mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi Eselon I Kementerian PUPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022.
Baca Juga: Update Covid-19 di Karawang Minggu 6 Juni, 306 Masih Dirawat dan 665 orang Meninggal
“Pertama, yaitu Setjen dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp641.771.000, Itjen dengan pagu indikatif anggaran Rp101.700.000 lalu BPSDM Rp400.000.000 dan BPIW sejumlah Rp225.000.000,” papar Arwani Thomafi.
Komisi V DPR RI pun meminta Sekjen, Irjen, BPSDM dan BPIW Kementerian PUPR untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN 2022 sesuai saran dan pendapat dari Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2022.
Kepala BPIW PUPR M. Zainal Fatah menjelaskan rencana pagu indikatif anggaran tahun 2022 sebesar Rp225 miliar akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp29 miliar, belanja barang operasional sebesar Rp22 miliar dan belanja barang non operasional sebesar Rp174 miliar.
Baca Juga: EXO Cetak Angka 1,2 Juta Pre-Order Album Don’t Fight The Feeling
Salah satu kegiatan yang akan dilakukan tahun 2022 adalah penyusunan dokumen perencanaan dan kawasan strategis.
Di antaranya, untuk pulau Sumatera dan Kalimantan adalah penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Industri Kuala Tanjung, PKN Jambi dan Kawasan Maloi Batuta Trans Kalimantan.
Selanjutnya untuk Pulau Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara di antaranya penyusunan dokumen perencanaan DPP Bromo Tengger Semeru, lalu Revitalisasi Bali dan daerah tertinggal Nusa Tenggara.
"Kemudian untuk Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua, KI Konawe, Metropolitan Mamminasata, kawasan DPP Teluk Cenderawasih," tutur Zainal.***
