Network
KARAWANGPOST - Kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat kini diperpanjang hingga akhir Juli 2021.
Mentri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat.
"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir saat mengunjungi Hotel University Club UGM di Yogyakarta, Jumat 16 Juli 2021.
Kata Muhadjir, Presiden juga menyampaikan banyak risiko dari keputusan memperpanjang PPKM darurat, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga dalam menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah. Namun, dapat dilakukan dengan gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.
"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," ujarnya.
Muhajdir juga menuturkan apa pun istilah yang digunakan, PPKM darurat atau PPKM super darurat pun selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes maka penanganan COVID-19 tidak akan berhasil.
Jadi, semua pihak harus saling bekerja sama satu sama lain dalam menjaga, menyadari, dan patuh akan penanganan COVID-19 ini.
"Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan COVID-19 ya tidak berhasil," jelasnya.***
