Network
KARAWANGPOST - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.
Ia menyampaikan, berkembangnya teknologi digital dibarengi dengan kecepatan dan cara masyarakat untuk mendapatkan informasi. Sehingga ruang publik harus diisi dengan informasi yang akurat sesuai fakta.
Menurut Menkeu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada suatu instansi harus menjunjung tinggi azas keterbukaan informasi publik terkait kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan.
Baca Juga: Irwansyah Meratap Sedih Dari Balik Layar HP, Sang Ibunda Meninggal
“Ini adalah masalah kewajiban sebagai apa yang disebut institusi publik. Menghadapi tantangan publik yang kompleks dan dimensinya sangat banyak, namun tetap harus bisa menjelaskan dan memberikan data informasi kepada masyarakat," ungkapnya melalui YouTube KemenkeuRI pada 3 Agustus 2021.
Ia menyontohkan, perlu adanya keterbukaan informasi mengenai APBN yang menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi COVID-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu, diperlukan juga keterbukaan informasi publik terkait pemerintah memberikan prioritas untuk anggaran vaksin dan pendukung suksesnya program vaksinasi.
Baca Juga: Kemenkes Izinkan Ibu Hamil Terima Vaksin Sesuai Rekomendasi ITAGI
Selain keterbukaan informasi publik, institusi publik juga harus bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh.
