Network
KARAWANGPOST - Legislator menyebutkan, kebijakan dan program unggulan dari Kemendikbudristek dinilai masih belum sesuai dengan harapan.
Program unggulan Kemendikbudristek itu meliputi assesmen nasional, program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.
Program unggulan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan karena sumber daya manusia ataupun minimnya pelatihan.
Baca Juga: Perhelatan PON XX Papua Berdampak Positif Bagi Para Pelaku UMKM
"Bahwasanya program unggulan tersebut belum sesuai harapan. (Hal itu karena) kurangnya bimbingan teknis yang perlu dilakukan terhadap guru, ataupun birokrat serta sumber daya manusia (SDM) baik di provinsi ataupun kabupaten/kota,” ungkap Ferdiansyah.
Legislator dapil Jawa Barat itu menilai perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap target yang diharapkan Kemendikbudristek dari program unggulan tersebut.
"Saya menilai dari segi pemahaman, pengertian dan juga penerapan pelaksanaan program tersebut, yakni assesmen nasional maupun Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka belum bisa dilaksanakan ataupun jauh dari harapan yang diinginkan. Di mana banyak pengajar belum memahami secara penuh terkait program tersebut,” kata Ferdi.
Baca Juga: Gempa Hari Ini: 10 Oktober 2021, Gempa M2.4 Guncang Kabupaten BandungJawa Barat
Keberhasilan program unggulan tersebut menurut saya memerlukan kajian terlebih dahulu secara baik dan benar, sebelum nantinya membuat kebijakan publik.
"Kebijakan bersangkutan langsung kepada rakyat, jangan sampai karena kebijakan tersebut rakyat menjadi korban,” jelas Ferdi.
Ferdiansyah secara resmi meminta kepada Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim beserta jajaran Kemendikbudristek, dalam membuat setiap kebijakan publik harus melihat situasi publik secara keseluruhan, baik dari ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, hingga kondisi geografis.***
