Network
KARAWANGPOST - Wilayah Jabodetabek bisa mengalami krisis daging sapi berkepanjangan. Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University Muladno Basar.
Krisis daging sapi di Jabodetabek bisa terjadi jika tidak disikapi dengan solusi jangka panjang oleh pemerintah dan pelaku usaha.
Muladno menyampaikan kalau lonjakan harga daging sapi yang menyebabkan para pedagang di pasar tradisional melakukan aksi mogok hanya terjadi di wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek.
Baca Juga: Kopi Garut Jenis Robusta Andalan Petani Kini Banyak Diminati
Peningkatan harga daging sapi juga hanya terjadi pada wilayah Jabodetabek saja, bukan secara nasional.
Seperti dilansir Antara, harga yang melonjak ini merupakan dampak dari ketergantungan Indonesia terhadap impor daging sapi dari negara lain, khususnya Australia.
"DKI dan Botabek bisa krisis daging sapi berkepanjangan karena impor sapi bakalan dari Australia mahal. Kemudian, impor sapi dari Brazil dan Meksiko juga mahal karena terlalu jauh dari segi jarak atau geografis," kata Muladno dalam diskusi yang digelar Pataka secara virtual, Jumat 22 Januari.
Baca Juga: PSBB di Perpanjang, Walikota Bandung akan Lebih Tegas kepada Pelaku Usaha
Selain karena bergantung pada impor, Muladno menjelaskan bahwa produksi sapi bakalan di Indonesia tidak mencukupi. Sapi bakalan jantan di Indonesia lebih banyak disiapkan oleh peternak untuk Hari Raya Idul Adha.
Jabodetabek sendiri merupakan wilayah konsumen daging ternak. Di sisi lain, ada delapan provinsi yang bisa memasok daging ke Jabodetabek dengan populasi sapi jantan di atas 750.000 per provinsi.
Delapan provinsi itu ialah Jawa Timur dengan populasi tertinggi di atas 4 juta ekor, diikuti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Sumatera Utara, Lampung dan Bali.
Baca Juga: Dalam 45 Hari MK akan Putuskan 132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020
Namun, delapan provinsi ini juga tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan hewan ternak ke Jabodetabek. Karena itu, Indonesia memasoknya dari Australia dengan populasi sapi di atas 26 juta ton.
Muladno menyarankan agar kegiatan industri sapi diserahkan kepada pelaku usaha secara total. Sementara pemerintah hanya menerbitkan regulasi yang kondusif bagi pelaku usaha.***
