KARAWANGPOST - Harga cabai terus mengalami lonjakan yang cukup tinggi, mencapai Rp100 ribu per kilogram, meskipun petani masih menjual dengan harga sekitar Rp 60 ribu per kilogram.
Terkait hal tersebut Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya mengatasi tantangan kenaikan harga cabai yang signifikan akibat perubahan iklim ekstrem.
Termasuk kekeringan yang memengaruhi pasokan air bagi petani cabai. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah yang sangat serius untuk menjaga ketersediaan cabai dan stabilitas harga.
Baca Juga: Peserta STQH XVII Tingkat Provinsi Jawa Barat 2023 asal Karawang mendapat Kadeudeuh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke SMK 1 Purwakarta menyampaikan bahwa tingginya harga cabai saat ini bersifat musiman dan diyakini akan turun seiring perubahan musim.
“Kalau yang naik tinggi memang cabai, tapi ini kan musiman. Kalau musimnya seperti ini pasti (naik). Tapi yang lain-lain saya lihat bawang merah, bawang putih, telur, dalam kondisi stabil,” ujar Presiden Jokowi, Jumat 17 November 2023.
Tanggap terhadap kenaikan harga cabai, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman telah merencanakan program Kampung Cabai, dengan tujuan memunculkan sentra-sentra baru disetiap kabupaten.
Baca Juga: Aep Syaepuloh Sampaikan Tiga Keberhasilan Telah dicapai Pemkab Karawang
Lebih lanjut, serta program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk mendorong masyarakat menanam cabai di pekarangan rumah mereka, dengan bibit unggul yang disediakan secara gratis.
Jika hal ini dilakukan oleh setiap rumah tangga, maka diyakini bisa memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, mengidentifikasi kenaikan harga cabai sebagai akibat dari anomali cuaca yang mengakibatkan kekeringan belakangan ini.
Baca Juga: Kapolres Bersama DPRKP Serahkan Rulahu untuk Warga Rengasdeklok Karawang
Untuk mengatasinya, Kementan telah mengambil langkah-langkah, diantaranya distribusi pasokan dari daerah surplus produksi ke daerah yang kekurangan, serta program pompa sumur dalam.
“Sesuai arahan Pak Menteri, saat ini kami telah mennyiapkan langkah-langkah, termasuk distribusi mobilisasi barang dari daerah surplus produksi ke daerah yang kekurangan dan menambahkan bantuan program pompa sumur dalam sehingga ke depannya masalah ini bisa teratasi,” ujar Prihasto.***