Network
KARAWANGPOST - Sebanyak 20 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditargetkan masuk pasar digital pada tahun 2022.
Hal tersebut ditegaskan Presiden RI Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, secara virtual dari Istana Negara, Senin 28 Maret 2022.
“Tahun 2022 ini harus mencapai target 20 juta, minimal 20 juta, dan meningkat 24 juta di tahun depan tahun 2023 dan 30 juta di tahun 2024. Ini target, kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang telah kita tentukan, saya yakin insyaallah kita semuanya bisa melakukan,” jelas Presiden.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Resmi Luncurkan Aplikasi Marketplace Pertanian
Digitalisasi telah menjadi solusi bagi pelaku usaha UMKM dan koperasi untuk bertahan, tumbuh, dan berkembang pada masa pandemi di tengah situasi yang sulit serta di tengah pembatasan aktivitas dan mobilitas. Tercatat sebanyak 17,5 juta pelaku UMKM telah masuk dalam ekosistem digital.
“Jumlah ini belum cukup dan harus terus kita tingkatkan. Momentum saat ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan transformasi digital, memiliki kemampuan yang baik untuk memanfaatkan teknologi digital, lebih banyak mengisi marketplace, menjadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global agar UMKM kita segera naik kelas,” ujar Presiden.
Bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Produk-produk dalam negeri khususnya UMKM harus mengisi pasar daring.
Baca Juga: 122 Korban Penipuan Investasi Robot Trading DNA Pro melapor ke Bareskrim Polri
“Kita harus membanjiri marketplace. UMKM, koperasi harus membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita,” tegasnya.
Presiden meminta agar jumlah koperasi modern berbasis digital terus ditingkatkan. Presiden menargetkan 500 koperasi modern di tahun 2024, meningkat dari 250 koperasi di tahun 2022 dan 400 koperasi di tahun 2023.
Presiden juga menekankan agar target 1 juta UMKM untuk onboarding ke e-katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini.
“Kemarin sudah saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan menteri, Dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita,” ungkap Presiden.***
