Network
KARAWANGPOST - Kinerja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam upaya mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah dipertanyakan.
Legislator Dapil 3 Banten Mulyanto menyebut, Memperin Lemah dalam mengendalikan harga minyak goreng curah di bawah harga eceran tertinggi (HET).
Hal tersebut dilontarkan Mulyanto dikarenakan harga minyak goreng curah di pasaran masih tinggi meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Baca Juga: Pengisian Penjabat Kepala Daerah Rentan Praktik Korupsi Mirip Jual Beli Jabatan
“Fraksinya mendesak para menteri dan jajaran birokrat terkait tata kelola migor curah, khususnya Menperin yang menjadi ujung tombak kebijakan ini, agar sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan," tegasnya, Rabu 11 Mei 2022.
Agar kebijakan larangan CPO yang telah diputuskan pemerintah dapat lebih mplementatif dan efektif, Mulyanto menilai jangan bekerja business as usual dan tidak memiliki sense of crisis.
“Kalau itu terjadi, maka beban yang ada akan semakin berat dan berlarut-larut. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu. Sebab, harga yang harus dibayar dari kebijakan larangan CPO ini sangat mahal,” ungkapnya.
Baca Juga: PPKM Akan Selalu Ada Sampai Deklarasi Pandemi Menuju Endemi
Mulyanto memaparkan, petani sawit rakyat yang jumlahnya mencapai 2,6 juta KK, mulai mengeluh, karena jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) mereka yang mencapai Rp1.550 per kg.
