Network
KARAWANGPOST - Dampak El Nino dan larangan ekspor beras dari India telah menyebabkan kenaikan harga beras di 86 kota di Indonesia.
Kenaikan harga beras tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan yang mendesak Pemerintah untyk segere mengkaji kembali efektivitas program-program yang telah diimplementasikan untuk mengendalikan harga beras.
“Kenaikan harga beras adalah salah satu isu ekonomi yang sangat memengaruhi kesejahteraan rakyat. Kepastian harga dan ketersediaan beras adalah hak masyarakat yang harus dilindungi,” ungkap Daniel Johan, Rabu 6 September 2023.
Baca Juga: Klaim BPJS untuk ISPA Harus Dipermudah
Pemerintah secara tegas diminta memastikan bahwa praktik bisnis di pasar beras berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, dan harga yang adil bagi konsumen.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Pangan Nasional (Papannas). Program ini dirancang untuk mengamankan pasokan pangan, termasuk beras, dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.
Namun kenaikan harga beras yang masih terjadi mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi Papannas.
Baca Juga: Hari Kedua KTT ke-43 ASEAN Presiden Jokowi Pimpin Pertemuan Mitra ASEAN
Maka DPR menilai perlu ada pengkajian ulang mengenai efektivitas Papannas dan program-program sejenisnya.
“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program-program ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat,” tandasnya.
Daniel juga mendorong Pemerintah untuk memprioritaskan produksi dalam negeri, sehingga Indonesia tidak bergantung dari hasil impor beras dari negara lain.***
