Network
KARAWANGPOST - Para ustaz dan tokoh agama diharapkan untuk membantu meluruskan informasi yang keliru soal dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, kabar hoaks tentang pengelolaan dana haji tersebut masih muncul di masyarakat. Biaya haji, tegasnya, tidak sepenuhnya dibayar masyarakat.
"Tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa biaya haji tidak sepenuhnya dibayar masyarakat. Tapi ada dana kelolaan dari dana maslahat yang dikelola BPKH," kata dia saat silaturahmi dengan forum komunikasi Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bandung, dikutip Sabtu 27 Januari 2024.
Ia mengaku sengaja hadir dan berbicara tentang keuangan haji bersama forum komunikasi Diniyah Takmiliyah. Sebab komponen yang berhadapan dengan masyarakat.
Selain itu, Ace mengaku sudah bersilaturahmi dengan pengurus MUI Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat serta penyuluh agama, dan kepala KUA. Ia mengatakan informasi keuangan haji harus diketahui oleh masyarakat.
Ace menambahkan pemerintah pada awal mula menyampaikan usulan biaya haji sebesar Rp 105 juta dan dibahas di Komisi VIII DPR RI. Namun, dapat diturunkan menjadi Rp93,4 juta.
Baca Juga: Siaran Langsung: Newport vs Manchester United | Piala FA 2023-2024, 28 Januari 2024 Pukul 23:30 WIB
Dari biaya tersebut, jemaah membayar sebesar Rp 56.046.172 atau 60 persen dan sebesar Rp 37.364.114 atau 40 persen dibayarkan dari nilai manfaat dana yang dikelola BPKH.
