Network
KARAWANGPOST - Presiden AS Joe Biden pada Kamis 24 Desember 2021 menandatangani undang-undang yang melarang impor dari wilayah Xinjiang China karena kekhawatiran tentang kerja paksa.
Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur adalah bagian dari penolakan AS terhadap perlakuan Beijing terhadap minoritas Muslim Uyghur China, yang oleh Washington disebut sebagai genosida.
RUU tersebut disahkan Kongres bulan ini setelah anggota parlemen mencapai kompromi antara versi DPR dan Senat.
Kunci dari undang-undang tersebut adalah "praduga yang dapat dibantah" yang mengasumsikan semua barang dari Xinjiang, di mana Beijing telah mendirikan kamp-kamp penahanan untuk Uyghur dan kelompok Muslim lainnya, dibuat dengan kerja paksa. Ini melarang impor kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Beberapa barang seperti kapas, tomat, dan polisilikon yang digunakan dalam pembuatan panel surya ditetapkan sebagai "prioritas tinggi" untuk tindakan penegakan hukum.
China menyangkal pelanggaran di Xinjiang, produsen kapas utama yang juga memasok sebagian besar bahan dunia untuk panel surya.
Baca Juga: Peraih Nominasi Oscar James Franco Akui Kecanduan Seks, Tiduri Para Siswanya
Kedutaannya di Washington tidak menanggapi permintaan komentar.
