Network
KARAWANGPOST - Indonesia mendorong negara-negara sahabat untuk bekerja sama mengatasi permasalahan perdangan orang.
Hal itu disampaikan Menkumham Yasonna H. Laoly Sebagai Delegasi RI untuk Bali Process dan Bussiness Forum di Australia pada hari Senin, 13 Februari 2023.
"Perangi perdagangan manusia. Baik dalam bentuk kerja paksa, perbudakan modern, eksploitasi anak, termasuk promosi transparansi rantai pasokan," ungkapnya.
Baca Juga: Gubernur Jatim Gencar Lakukan Operasi Pasar Cek Ketersediaan Beras dan Bahan Pokok
Menkumham menekankan, memperkuat keterlibatan berbagai teknologi, dan platform digital dapat mengurangi risiko perdagangan manusia.
"Implementasinya diperlukan komunikasi kuat antara pembuat platform, pembuat kebijakan, dan penegak hukum, agar teknologi dapat bekerja maksimal,” ungkapnya.
Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan aturan Perundang-undangan untuk memberantas perdagangan manusia, antara lain, KUHP baru dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja).
The Bali Process, atau Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime merupakan forum untuk dialog kebijakan. Bali Process beranggotakan 49 Negara, dan Organisasi Internasional, 18 Negara Observer, juga 9 Organisasi Internasional.***
