Network
KARAWANGPOST - Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan total 2.010 ton beras dan menyalurkan bantuan beras sebesar lima kilogram untuk pekerja sektor informal di Jawa-Bali yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Data penerima bantuan beras lima kilogram ini dari usulan pemerintah daerah meliputi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dan tidak terdaftar sebagai penerima tiga jenis bansos, yakni PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau Kartu Sembako, dan BST (Bantuan Sosial Tunai),” kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, di Jakarta, Minggu 18 Juli 2021 lalu.
Sebanyak 122 pemerintah kabupaten dan kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras dan 6.000 paket untuk enam ibu kota provinsi.
Baca Juga: Trending Twitter! Dosen UI Ade Armando Bandingkan Data COVID-19 Indonesia dan Inggris
“Nanti penyalurannya juga oleh dinas sosial atau unsur pemda lainnya,” ujarnya.
Risma menjelaskan, para penerima bantuan ini adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.
Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog untuk menyalurkan beras untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan 10 juta KPM BST denga kuota masing-masing KPM akan menerima sebesar sepuluh kilogram beras.
Baca Juga: KKP bersama Tim Quick Response Tangani Kasus Dugong Mati di Tolitoli
“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kilogram,” ujar Mensos.
