Network
KARAWANGPOST - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI fiminta untuk mengambil langkah tegas dan tepat terkait dugaan adanya pemotongan anggaran yang terjadi saat pelantikan petugas KPPS di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman sangat menyayangkan hal tersebut terjadi, karena menurutnya KPU sudah menghitung alokasi anggaran untuk belanja pemilu secara detail sampai dengan putaran yang terakhir dan penetapan hasil. Sehingga, seharusnya, pemotongan anggaran tersebut tidak semestinya terjadi.
“Sehingga kalau ada kegiatan, misalnya pelantikan KPPS dan seterusnya, sampai ada pemotongan hak-hak KPPS, tentu itu kita sayangkan. Maka, saya minta kalau itu betul terjadi, KPU RI harus mengambil Langkah-langkah tepat untuk melakukan check and recheck dan klarifikasi terhadap peristiwa itu,” kata Amin, Sabtu 28 Januari 2024.
Baca Juga: Siaran Langsung: Salernitana vs AS Roma | Serie A Italia 2023-2024, 30 Januari 2024 Pukul 02:45 WIB
Amin menilai, klarifikasi tindakan tersebut harus segera dilakukan agar tidak memicu kegaduhan menjelang waktu pencoblosan.
“Karena ini akan mengganggu suasana pemilu yang sudah mendekati waktu (pencoblosan) yang sudah mepet ini. Jangan sampai kegaduhan muncul dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi,” tegasnya.
Terkait vendor-vendor yang diduga menjadi penyebab masalah dalam pemotongan anggaran di pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman, Amin dengan tegas agar KPU mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak vendor tersebut jika terbukti tidak professional.
Baca Juga: Siaran Langsung: Al-Hilal vs Inter Miami | Laga Persahabatan 2024, 30 Januari 2024 Pukul 01:00 WIB
"Itu nggak boleh terjadi sampai mengurangi hak-hak KPPS, apalagi jumlahnya ribuan itu kalau diakumulasikan juga gede duitnya. Maka saran saya kepada KPU RI untuk segera mengambil Langkah-langkah cepat terutama dari kesekjenan (KPU). Kesekjenan KPU RI harus memastikan apakah benar itu peristiwa terjadi, kalau ada vendor yang betul-betul melakukan tindakan itu, ya putus kontrak aja. ngapain dia tidak mau bekerja secara profesional sampai mengganggu hak-haknya KPPS,” tegasnya.
