Network
KARAWANGPOST - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menginisiasi penataan desa di Jabar. Penataan desa amat penting dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan dan pembangunan desa.
Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Dewi Sartika mengatakan, saat ini, penataan desa di Jabar cenderung stagnan dibanding peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah di desa.
Stagnasi penataan desa tersebut sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan infrastruktur di desa-desa dengan catatan 72,38 persen masyarakat Jabar yang berjumlah hampir 50 juta jiwa tinggal di desa.
"Jumlah aparat desa dan pelayanan tidak sebanding dengan jumlah penduduk desa," kata Dewi dalam Forum Asisten Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jabar via konferensi video di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 28 Januari, 2021.
Baca Juga: Erick Thohir: BUMN Komitmen Dukung Program Gerakan Nasional Wakaf Uang
Dewi juga menekankan pentingnya penataan desa di Jabar yang memiliki 27 kabupaten/kota dengan 5.312 desa yang secara geografis terlalu luas.
"Anggaran dana desa tahun 2020 yang berjumlah Rp5,9 triliun menghambat proses pembagunan jalan dan sarana fisik," ujarnya.
Dewi menilai dengan menarik perbandingan dengan provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang memiliki 7.809 desa di bawah 33 kabupaten/kota dengan anggaran dana desa tahun 2020 adalah Rp8,2 triliun.
Kemudian, Jawa Timur (Jatim) yang memiliki 7.724 desa, 38 kabupaten/kota dengan anggaran dana desa tahun 2020 Rp 7,6 triliun untuk dana desa.
Baca Juga: Wagub Jabar Beserta Forkompimda Disuntik Vakisn COVID-19 Kedua, Termasuk Ketua Viking Jabar
