Network
KARAWANGPOST - Pemerintah menargetkan penurunan angka backlog atau selisih ketersediaan perumahan dengan kebutuhan menjadi 5 juta pada 2024, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp780 triliun baik dari APBN maupun swasta.
Untuk merealisasikan target tersebut, diperlukan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, termasuk Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI).
“Mayoritas anggota APERSI saat ini merupakan pelaku utama dalam penyediaan perumahan sederhana, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan perumahan nasional,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI APERSI secara virtual, Selasa, 9 Februari 2021.
Lebih lanjut, Wapres mengimbau agar industri properti syariah ikut dikembangkan, seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah nasional bersama lembaga keuangan syariah lainnya.
Baca Juga: Wapres Evaluasi Peta Jalan Reformasi Birokrasi
Hingga akhir tahun 2020, aset industri jasa keuangan syariah telah mencapai Rp1.802,86 triliun. Oleh karena itu, APERSI beserta pengembang perumahan lainnya diharapkan dapat menggali dan mengembangkan potensi pengembangan properti dengan pembiayaan syariah sebagai upaya mewujudkan pemenuhan perumahan bagi masyarakat di Indonesia.
Wapres menyatakan, Pemerintah terbuka menerima masukan dari berbagai pihak guna menyediakan perumahan yang layak dan nyaman bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik untuk sektor formal maupun informal.
Ia juga berharap Munas ke-VI APERSI menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mencerahkan demi terwujudnya kebutuhan perumahan di Indonesia.
Baca Juga: Akibat Banjir, Warga Binaan Lapas Kelas IIA Pekalongan Dievakuasi
“Semoga Munas ke-VI APERSI berjalan dengan baik, serta dapat merumuskan ide-ide, terobosan-terobosan, dan gagasan-gagasan baru untuk kemajuan pembangunan perumahan di tanah air,” pungkasnya.
