Network
KARAWANGPOST - Percepatan penyederhanaan birokrasi menjadi agenda prioritas Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan upaya tersebut. Untuk itu, diperlukan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh untuk memperbaiki peta jalan atau roadmap reformasi birokrasi yang ada.
“Saya melihat bahwa titik sentral dari catatan-catatan tadi terletak pada birokrasi dan aparat negara. Oleh karena itu, saya ingin kita melakukan evaluasi yang menyeluruh atas roadmap reformasi birokrasi yang ada,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin saatmemimpin rapat Reformasi Birokrasi dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI-RBN), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 8 Februari 2021.
Pada kesempatan tersebut, Wapres meminta Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk mengkaji kembali program-program yang dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru di era perubahan serba cepat dan dinamis ini.
Baca Juga: Akibat Banjir, Warga Binaan Lapas Kelas IIA Pekalongan Dievakuasi
“Menyusun kembali program jangka pendek dan menengah yang benar-benar menentukan bagi terjadinya perubahan, sesuai dengan tuntutan situasi terkini, baik di dalam negeri maupun juga secara global yang penuh disrupsi,” pesannya.
Lebih lanjut, Wapres mengakui masih terdapat kelemahan birokrasi yang belum dapat teratasi secara maksimal. Namun, ada beberapa capaian positif semenjak pandemi COVID-19 ini terjadi.
“Secara makro tercatat tingkat ekonomi per kuartal membaik meski secara tahunan berkontraksi sekitar 2,07 persen, penyerapan anggaran mencapai 96 persen dari pagu APBN, kemudian penyaluran bansos dan bantuan UMKM yang mencapai hampir 100 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Polisi Berhasil Amankan 8 Tersangka Pembuat Uang Dollar Palsu Senilai 2,13 M
Sementara, Wapres menambahkan, terkait indeks persepsi korupsi, Indonesia mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan berdasarkan laporan dari Transparency International.
“Indeks persepsi korupsi Indonesia turun dari peringkat 85 tahun 2019 ke 102 pada tahun 2020, meskipun jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meningkat, daerah WBK-nya meningkat tapi indeksnya turun,” jelasnya.
