KARAWANGPOST - Kinerja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam upaya mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah dipertanyakan.
Legislator Dapil 3 Banten Mulyanto menyebut, Memperin Lemah dalam mengendalikan harga minyak goreng curah di bawah harga eceran tertinggi (HET).
Hal tersebut dilontarkan Mulyanto dikarenakan harga minyak goreng curah di pasaran masih tinggi meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Baca Juga: Pengisian Penjabat Kepala Daerah Rentan Praktik Korupsi Mirip Jual Beli Jabatan
“Fraksinya mendesak para menteri dan jajaran birokrat terkait tata kelola migor curah, khususnya Menperin yang menjadi ujung tombak kebijakan ini, agar sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan," tegasnya, Rabu 11 Mei 2022.
Agar kebijakan larangan CPO yang telah diputuskan pemerintah dapat lebih mplementatif dan efektif, Mulyanto menilai jangan bekerja business as usual dan tidak memiliki sense of crisis.
“Kalau itu terjadi, maka beban yang ada akan semakin berat dan berlarut-larut. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu. Sebab, harga yang harus dibayar dari kebijakan larangan CPO ini sangat mahal,” ungkapnya.
Baca Juga: PPKM Akan Selalu Ada Sampai Deklarasi Pandemi Menuju Endemi
Mulyanto memaparkan, petani sawit rakyat yang jumlahnya mencapai 2,6 juta KK, mulai mengeluh, karena jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) mereka yang mencapai Rp1.550 per kg.
Sementara devisa negara sebesar Rp27 triliun per bulan atau sekitar Rp1 triliun per hari dari ekspor sawit hilang dari genggaman.
Ditambah 16 juta pekerja di bidang industri kelapa sawit nasional dipertaruhkan nasibnya. Belum lagi lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri, karena kebijakan radikal yang diputuskan Presiden tersebut.
Baca Juga: Ridwan Kamil Usulkan Tiga Nama Pengganti Kepala Daerah Bekasi, Tasikmalaya dan Cimahi
Mulyanto meminta, Menteri terkait agar berhenti membuat janji-janji palsu yang sekedar PHP bagi masyarakat.
Masyarakat sudah bosan dengan berbagai janji yang dilontarkan, yang ujung-ujungnya nihil.
“Sekarang ini masyarakat tengah menunggu dengan harap-cemas, apakah dengan bahan baku migor yang berlimpah akan betul-betul membuat produksi cukup. Kemudian dengan masuknya Bulog di sisi distribusi, akankah segera membuat ketersediaan migor curah di pasar terpenuhi dan dengan harga yang sesuai HET,” jelasnya.
Baca Juga: Film Doctor Strange 2 Punya Pandangan Lebih Gelap dari The Scarlet Witch
Sementara itu para petani sawit rakyat terlindungi dengan berbagai insentif akibat anjloknya harga TBS di pasar.
Untuk itu, menteri terkait dinilai harus bergerak cepat merespon permasalahan-permasalahan tersebut dengan berbagai kebijakan teknis yang konkret dan tidak membiarkannya berlarut-larut.
Baca Juga: Kasus Investasi Binomo, Berikut ini Rincian Barang Indra Kenz yang Disita Polri
"Jangan sampai publik semakin kecewa dan marah dengan berbagai janji dan kegagalan Pemerintah terkait kebijakan migor selama ini,” jelasnya.
Menyusul kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, pemerintah menugaskan Bulog untuk turut andil pada sisi distribusi migor curah, khususnya dari produsen eksporter migor yang tidak memiliki jaringan domestik.
Namun hampir dua minggu sejak diumumkannya keterlibatan Bulog, harga migor curah masih jauh di atas HET. Info dari SP2KP Kemendag per 8 Mei 2022, harga migor curah masih di angka Rp17.260 per liter.***