KARAWANGPOST - Pemerintah harus bertanggung jawab atas naiknya harga beras secara drastis saat ini dan segera bergerak untuk melakukan mitigasi.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati yang merasa prihatin dengan kondisi yang tengah dialami masyarakat Indonesia. Terlebih, menurutnya masyarakat Indonesia masih berada dalam fase pemulihan ekonomi.
"Pemerintah harus bergerak, kenaikan ini semakin menekan rakyat yang masih dalam kondisi pemulihan ekonomi," ujar Anis, Senin 11 September 2023.
Baca Juga: Bawaslu Karawang Sampaikan Ada Dua Syarat Kampanye di Sekolah Diperbolehkan
Harga beras terus melambung sejak Agustus 2023, dan dalam beberapa pekan terakhir terus terbang ke atas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, meroket cetak rekor baru.
Menurut data Panel Harga Badan Pangan. Pantauan di lapangan, harga beras bahkan sudah ada yang berkisar Rp16.000-17.000 per kg dan berpotensi mencapai harga Rp 1 juta per karung.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini pun menyoroti inflasi beras, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi harga beras tembus 13,76 persen (yoy) pada Agustus 2023.
Baca Juga: Tahapan Pemilu 2024 Karawang Memasuki Tahapan Proses Pelayanan Pindah TPS
"Pemerintah harus bertanggung jawab atas meroketnya harga beras. Bayangkan, ini Inflasi beras tertinggi sejak Juni 2012, semua pihak baik pemerintah dan BI harus bersama mengatasi,” katanya.
Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar agar harga beras bisa kembali normal.
Anis juga menyebut ketergantungan impor Indonesia yang tinggi akan beras menyebabkan pengendalian harga beras kian sulit.
Baca Juga: Demokrat Calonkan Bupati Karawang dan Dede Yusuf untuk Pilgub Jabar 2024
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah serius menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan serius menyejahterakan petani.
Solusi pemerintah jika harga beras tinggi ialah selalu impor, bahkan mengimpor di musim panen yang sangat merugikan petani, sehingga produksi beras Indonesia selalu turun akibat minat menanam turun.
"Hanya kebijakan yang orientasinya menyejahterakan petani lah yang akan menolong negara ini akibat gejolak harga pangan terutama beras, selama ini itu tidak hadir karena solusinya selalu jangka pendek," tandas Anis.
Baca Juga: Parah!! Dana Insentif Covid-19 Nakes RSUD Karawang Belum Dibayar Selama 14 Bulan
Anis menyebut biaya produksi beras Indonesia yang tertinggi di antara negara produsen, menjadikan beras Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup dan menjadi rawan impor.
"NTP (Nilai Tukar Petani) yang merupakan indikator kesejahteraan petani, utamanya NTP petani pangan selalu paling rendang dibandingkan NTP sektor lainnya, sehingga wajar profesi petani beras kian langka, padahal merekalah harapan disaat harga global menghantam," ungkap Anis menutup pernyataan resminya.***