Agar Tepat Sasaran, Legislator Usulkan Penyaluran Bansos Melalui BUMN

KARAWANGPOST - Program bantuan sosial (bansis) telah menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah.

Agar penyaluran bansos tersebut tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto penyaluran program Bansos dapat disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini agar penyaluran bansos yang mencapai Rp400 triliun dapat benar-benar efektif dan tepat sasaran. Meski dalam pelaksanaannya masih kerap terdengar berbagai macam kendala.

Baca Juga: Satlantas Polres Karawang Sosialisasikan Tilang Elektronik kepada Komunitas Ojol

Darmadi mengatakan bukan berarti program bansos tersebut harus ditiadakan, malah yang ada harusnya dibenahi. Baik dari segi penyaluran maupun data para penerima agar tepat sasaran.

"Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nanti­nya,” ujarnya, Kamis 4 Januari 2023.

Darmadi menegaskan, penyaluran bansos mesti bisa disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif.

Baca Juga: Awal Tahun 2024 Tilang Elektronik Mulai Berlaku di Karawang

Pihaknya pun mengaku saat ini tengah menginisiasi pembentukan Panja Efektivitas Penyaluran Bansos, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR.

Pem­bentukan panja ini juga sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat. Karena bansos meng­gunakan uang rakyat.

“Sudah jadi tanggung jawab kami selaku wakil rakyat me­mastikan bahwa program terse­but benar-benar tepat sasaran. Oleh karenanya, kami di Komisi VI DPR berencana membentuk Panja Efektivitas Penyaluran Bansos sesegera mungkin,” ungkapnya.

Baca Juga: Sebanyak 352 Rumah Penduduk di Karawang Terendam Banjir Setinggi 1,5 Meter

Dengan adanya panja diharapkan penyaluran bansos oleh tiga perusa­haan yang ditunjuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog dapat berjalan efektif. 

Komisi VI DPR berharap lewat Panja akan mudah mengawasi distribusi terhadap empat program bantuan pangan yang tengah berjalan senilai Rp 400 triliun tersebut.

"Jangan sam­pai di tengah gegap gempita pemilu, bantuan untuk rakyat diselewengkan. Ini harus kita jaga dan antisipasi,” tegasnya.***