Network
KARAWANGPOST - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sampai dengan Agustus 2021 APBN menunjukkan kinerja yang baik seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang terindikasi membaik.
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan realisasi belanja yang terjaga yaitu Rp1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5%. Belanja dan seluruh program di monitor dan dipertanggungjawabkan untuk akuntabilitas dan efisiensi.
Realisasi belanja barang Kementerian/Lembaga sebesar Rp255,2 triliun, tumbuh mencapai 60,4%. Kenaikan didominasi dari Kementerian Kesehatan yang belanjanya masih memiliki korelasi dengan Covid-19 dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu dunia usaha terutama UMKM.
Baca Juga: Liga 1 Indonesia: Tira Persikabo Raih Kemenangan Perdananya, Tenggelamka Barito Putra 3-0
Di sisi lain, Kementerian PUPR belanja berkaitan dengan proyek-proyek yang sudah berjalan, Kementerian Agama belanja untuk bantuan operasional sekolah, dan BLU Kelapa Sawit yang berbelanja utamanya dirasakan petani kelapa sawit.
“Belanja barang yang dilakukan oleh Pemerintah ini yang merasakan adalah masyarakat langsung,” ungkap Menkeu pada Konferensi Pers APBN Kita pada Kamis, 23 September 2021.
Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui program vaksinasi dengan jumlah suntikan vaksin pertama kepada 63,1 juta dan vaksin kedua 35,9 juta.
Baca Juga: Kemendikbudristek bersama Pemda Harus Segera Lakukan Mitigasi PTM
Selanjutnya bantuan kepada 11,8 juta pelaku usaha mikro, 453,28 ribu pasien Covid yang mendapat biaya perawatan, dan 7,6 juta siswa sekolah Kementerian Agama menerima BOS.
Realisasi belanja modal sebesar Rp102,6 triliun juga menunjukkan upaya pemulihan kegiatan ekonomi produktif.
Kenaikan didominasi oleh Kementerian PUPR, Kepolisian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan. Belanja modal ini dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga: Ratusan Siswa di Purbalingga Positif Covid-19, Pembelajaran Tatap Muka Diberhentikan
“Seperti pembangunan bendungan diharapkan akan memberikan dukungan kepada sektor pertanian. Jaringan irigasi, jalan, pembangunan rumah sakit, jembatan, jalur kereta api, dan untuk TNI Polri perbaikan almatsus serta sarana prasarana dari pelaksanaan tugas mereka,” papar Menkeu.
Realisasi anggaran perlindungan sosial dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya.
Dilihat sampai dengan 31 Agustus, Kartu Sembako telah disalurkan kepada 16,1 juta kelompok penerima, PKH kepada 9,9 juta kelompok penerima, bantuan sosial tunai kepada 10 juta kelompok penerima.
Baca Juga: Mahasiswa Tuntut Transparansi Dugaan Korupsi Beasiswa Karawang Cerdas, Audit BPK 2020 Beasiswa Dibelikan Emas
Kartu Prakerja untuk 3,6 juta peserta, subsidi upah untuk 2,1 juta pekerja, diskon listrik kepada 32,6 juta rumah tangga 450VA dan 900VA, dan BLT Desa kepada 5,5 juta kelompok penerima.
“Ini adalah belanja negara yang langsung memberikan perlindungan pada masyarakat,” jelas Menkeu.
Di bidang kesehatan, APBN berperan utama untuk penanganan Covid dan PBI JKN. Pengadaan vaksin 94,5 juta dosis, insentif kepada 941,4 ribu tenaga kesehatan di pusat, dan pembayaran 96,5 juta masyarakat tidak mampu semuanya menggunakan APBN.
Baca Juga: Angin Kencang Terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 17 Rumah Warga Rusak
Realisasi belanja subsidi mencapai Rp64,1 triliun. Jumlah ini untuk realisasi penyaluran 8.848,1 ribu kilo liter BBM, 4.299,8 juta kg LPG, 37,68 juta pelanggan listrik, dan 36,6 Twh volume konsumsi listrik.
Disampaikan Menkeu artinya APBN kembali hadir di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dari listrik sampai LPG sampai bahan bakar sampai kredit usaha sampai pembelian rumah terutama untuk masyarakat masyarakat yang kurang mampu.
"Itu semuanya diperoleh dari penerimaan negara kita. Inilah makna dari yang disebut negara hadir namun tetap harus dijaga kesehatan dan sustainabilitasnya,” jelas Menkeu.***
